MK tidak akan kaji ulang putusan pilkada terkait Akil
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mengkaji ulang putusan sengketa pemilihan kepala daerah yang ditangani Akil Mochtar saat menjabat Ketua ...
Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mengkaji ulang putusan sengketa pemilihan kepala daerah yang ditangani Akil Mochtar saat menjabat Ketua ...
Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara menghitung ulang perolehan suara pemilu DPR di 18 kecamatan Kabupaten ...
Setelah mendaftarkan gugatannya pada pertengahan Mei 2014, akhirnya gugatan tiga partai politik yakni Partai Demokrat, PKS dan PPP di Gorontalo ...
Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum untuk perolehan ...
Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ...
Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado melakukan penghitungan ulang perolehan suara hasil pemilihan umum ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak hampir seluruh gugatan terhadap hasil pemilihan umum yang diajukan oleh 34 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) ...
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum yang diajukan oleh calon Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan ...
Mahkamah Konstitusi memastikan putusan pengujian Pasal 159 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 yang meminta tafsir Pemilihan Umum Presiden ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan menghentikan 196 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan calon anggota DPD dan calon ...
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) kemungkinan akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menyusul dibatalkannya UU ...
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram menyatakan pihaknya menerima keputusan dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak lagi ...
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana sengketa perselisihan hasil pemilu (sengketa pemilu) 2014 yang total sebanyak 903 perkara, ...
Mahkamah Konstitusi membatasi kewenangan Badan Anggaran (Banggar) DPR untuk membahas mata anggaran secara teknis bersama pemerintah dengan ...