Hamdan Zoelva: Konflik konstitusional soal PPHN munculkan tanda tanya
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengemukakan konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah ...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengemukakan konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah ...
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membantah adanya surat bagi pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ...
Kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten, Rabu (8/9), bukan hanya sebuah tragedi bagi keluarga warga binaan ...
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menunjukkan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ...
Mahkamah Agung (MA) menolak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai ...
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyebut putusan MK mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah final dan ...
Gugatan kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Pengadilan Tata ...
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (japr(Perseroda) tidak akan ...
Menjelang penghujung Agustus 2021, ada yang baru di PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah ...
Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal riak (ombak kecil) yang ...
Pemegang saham merombak direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui sebuah keputusan para pemegang saham (KPPS) di ...
Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa belum ada urgensi untuk dilakukannya amendemen terbatas terhadap UUD RI 1945. Dia ...
Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan amendemen UUD ...
Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar ...
Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan mengungkapkan tiga alasan mengapa ...