Tag: hamdan zoelva

Hamdan Zoelva: Konflik konstitusional soal PPHN munculkan tanda tanya

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva mengemukakan konflik konstitusional mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) memunculkan sejumlah ...

Pimpinan KPK bantah surat yang tawari pegawai gagal TWK gabung di BUMN

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron membantah adanya surat bagi pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) ...

Tragedi Lapas Tangerang pintu masuk pembaruan sistem pemidanaan

Kebakaran yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang, Banten, Rabu (8/9), bukan hanya sebuah tragedi bagi keluarga warga binaan ...

KPK: Putusan MK dan MA tepis tuduhan penerapan TWK malaadministrasi

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menunjukkan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) ...

MA tolak gugatan pegawai KPK atas peraturan soal TWK

Mahkamah Agung (MA) menolak uji materiil terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai ...

Hamdan Zoelva sebut putusan MK mengenai TWK sudah final

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menyebut putusan MK mengenai tes wawasan kebangsaan (TWK) di KPK sudah final dan ...

Kuasa hukum Demokrat: Gugatan KLB ke Menkumham di PTUN kedaluwarsa

Gugatan kelompok Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly di Pengadilan Tata ...

Ini penegasan Wagub DKI terkait pergantian Dirut Jakpro

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan pergantian Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (japr(Perseroda) tidak akan ...

Widi Amanasto, sosok berprestasi Dirut baru PT Jakpro

Menjelang penghujung Agustus 2021, ada yang baru di PT Jakarta Propertindo (Perseroda). Salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah ...

Tinggal riak yang pengaruhi opini publik tentang amendemen UUD

Sekelompok orang yang mencoba memancing pendapat publik mengenai Perubahan Kelima UUD NRI Tahun 1945, ibarat tinggal riak (ombak kecil) yang ...

Pemegang saham rombak direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo

Pemegang saham merombak direksi dan komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro) melalui sebuah keputusan para pemegang saham (KPPS) di ...

F-NasDem: Belum ada urgensi amendemen UUD RI 1945

Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI Taufik Basari menegaskan bahwa belum ada urgensi untuk dilakukannya amendemen terbatas terhadap UUD RI 1945. Dia ...

Pakar: Pandemi COVID-19 tidak bisa jadi alasan tunda Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara Hamdan Zoelva menyatakan pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan amendemen UUD ...

Memasukkan PPHN dalam UUD berpotensi buka kotak pandora

Penambahan pasal mengenai kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam Undang-Undang Dasar ...

Pakar ungkap tiga alasan amendemen konstitusi tak perlu dilakukan

Pakar Hukum Tata Negara yang juga Guru Besar dari Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan mengungkapkan tiga alasan mengapa ...