Tag: fraksi ppp

Akademisi: Penambahan masa jabatan presiden perlu kajian mendalam

Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Manunggal Kusuma Wardaya mengatakan bahwa wacana penambahan masa ...

FPPP: FPI seharusnya peroleh SKT ormas

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi menilai seharusnya organisasi masyarakat Front Pembela Islam (FPI) memperoleh surat keterangan terdaftar ...

F-PPP minta Kemenag-Kemendagri harus bersinergi terkait polemik FPI

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi meminta Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri harus bersinergi dan berkoordinasi terkait ...

Perlu konsensus sebelum amendemen UUD NRI Tahun 1945

Agar pembahasan perubahan UUD NRI Tahun 1945 tidak melebar ke mana-mana, tampaknya tidak sekadar kesepakatan kalangan elite yang mewacanakan ...

Pengamat UGM: Wacana penambahan masa jabatan presiden tidak serius

Pengamat politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada Mada Sukmajati menilai wacana penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode ...

DPR: Wacana tiga periode Presiden harus dikaji secara baik

Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penambahan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode, harus dikaji secara baik, dan jangan sampai membuat ...

Akademisi: Batas masa jabatan presiden tidak perlu diperdebatkan lagi

Pembatasan masa jabatan presiden tidak perlu diperdebatkan lagi karena yang berlaku sekarang telah berjalan dengan baik, kata dosen Fakultas Ilmu ...

F-PPP dukung larangan LGBT daftar CPNS

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi atau Awiek mendukung rencana Kejaksaan Agung yang akan melarang pelamar Lesbian, Gay, Biseksual, dan ...

Masa jabatan presiden, Surya Paloh: Perlu libatkan publik

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memandang perlu melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam membahas amendemen UUD NRI Tahun 1945 terkait ...

Politikus sebut Pasal 7 UUD sebaiknya tetap dipertahankan

Politikus Partai Golkar Iqbal Wibisono berharap MPR RI sebaiknya tetap mempertahankan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun ...

Ramai tolak wacana ubah masa jabatan presiden-wakil presiden

Wacana amandemen UUD 1945 yang merupakan salah satu rekomendasi MPR periode 2014-2019, terus menguat hingga saat ini, terutama langkah pimpinan MPR ...

F-PPP: Pimpinan KPK uji materi UU, ada potensi ketidaktertiban

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mempertanyakan langkah komisioner KPK yang mengajukan uji materi UU nomor 19 Tahun 2019 tentang ...

Komisi III usulkan RKUHP masuk Prolegnas 2020

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan Komisi III DPR RI mengusulkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan ...

F-PPP: Pernyataan Sukmawati berpotensi ganggu kerukunan umat beragama

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengatakan pernyataan Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan Nabi Muhammad SAW dengan Soekarno, ...

MPR: Indonesia hadapi ancaman radikalisme dan sekularisme

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K Harman mengatakan saat ini Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman seperti ketidakadilan, kemiskinan, ...