Ketentuan materai tarif tunggal
Karyawan menunjukkan lembaran materai Rp.10.000 di Kantor Pos Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/1/2021). Sejak 1 Januari 2021, ...
Karyawan menunjukkan lembaran materai Rp.10.000 di Kantor Pos Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (6/1/2021). Sejak 1 Januari 2021, ...
Sejumlah informasi penting menghiasi berita ekonomi pada Rabu (23/12) kemarin, mulai dari evaluasi regulasi ekspor benih lobster (benur) hingga ...
Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Uriep Budhi Prasetyo menanggapi soal rencana penerapan bea meterai terhadap transaksi saham ...
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan setiap transaksi jual beli saham tidak dikenakan bea meterai Rp10.000, namun merupakan pajak atas ...
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan tujuh poin yang dihadapi kementerian Hukum dan HAM di tengah pandemi COVID-19 dalam pertemuan ...
ANTARA - Pemerintah berencana menaikkan bea meterai menjadi satu tariff, dari sebelumnya Rp3.000-Rp6.000 menjadi Rp10.000 mulai 1 Januari 2021. ...
Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan capaian legislasi lembaganya di Masa Sidang I Tahun Sidang 2020-2021 yaitu sebanyak lima Rancangan ...
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) menyerahkan tanggapan pemerintah atas pengesahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ...
Wakil Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mengatakan beberapa komisi mengajukan mencabut beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) dari Program ...
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Baleg sudah memutuskan peraturan tentang pembentukan undang-undang yang di ...
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi mengatakan Baleg sudah memutuskan peraturan tentang pembentukan undang-undang yang di ...
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sedang menggodok Omnibus Law untuk sektor keuangan karena ...
Rapat Kerja (Raker) Badan Legislasi (Baleg) bersama Menteri Hukum dan HAM, serta DPD RI menyetujui 50 Rancangan Undang-Undang masuk dalam Program ...
Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020-2024 yang berjumlah 248 Rancangan Undang-Undang (RUU) dan 24 RUU ...
RUU tentang Ketahanan dan Keamanan Siber (KKS) masuk dalam Program Legislasi Nasional prioritas 2020, namun sifatnya tidak ...