Pemerintah Provinsi NTT tetapkan UMP 2022 sebesar Rp1.975.000
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp1.975.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp25.000 ...
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp1.975.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp25.000 ...
Kementerian Tenaga Kerja berharap tidak ada lagi kesenjangan antara upah yang diterima pekerja kaum perempuan dengan laki-laki karena pemberian upah ...
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah menyebut penghitungan sekaligus penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp1.812.935 ...
Bertempat di Gedung Sate Bandung, Sabtu (20/11) malam, Sekretaris Daerah Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mengumumkan Upah Minimum Provinsi ...
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan akan lebih aktif dalam melakukan sosialisasi Struktur dan Skala Upah (SUSU) kepada perusahaan untuk ...
ANTARA - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Hariyadi Sukamdani menyodorkan alternatif pembatasan mobilitas masyarakat selain PPKM level ...
Pelaksana Tugas Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulsel Tahun 2022 sebesar RpRp3.165.876 ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 sebesar Rp3.561.932 pada Jumat. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi ...
ANTARA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dalam konferensi pers daring, Kamis (18/11), menyatakan mendukung penegakan hukum atas wilayah ...
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri ...
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemberitaan soal kapal asing yang melakukan pembayaran masing-masing 300 ribu dolar AS atau setara ...
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengusulkan Upah Minimum Kabupaten Tahun 2022 naik 5,5 persen dari Rp1.805.000 menjadi ...
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menetapkan skema pungutan Penerimaan Negeri Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi berdasarkan PP Nomor ...
Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menilai RUU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) belum mengandung terobosan fundamental ...
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama menyampaikan digitalisasi pelayanan perpajakan diperlukan untuk ...