Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan pihaknya telah menurunkan atau take down 1.971 berita hoaks di media sosial tentang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Data tersebut merupakan hasil dari penyaringan yang dilakukan jajaran Budi sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024.
"Sebaran hoaks itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoaks dimana 1.971 hoaks kita take down," kata Budi saat jumpa pers di kantor Kementerian koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menkominfo sebut kritik masyarakat sehatkan pelaksanaan demokrasi
Dia melanjutkan, sisa berita hoaks yang lain tidak diturunkan melainkan hanya diberikan stempel "hoaks" saja lantaran dianggap tidak memuat informasi yang terlalu berbahaya.
Budi menjelaskan, hoaks tersebut tersebar merata di seluruh platform media sosial dan situs pencarian. Narasi hoaks itu pun beragam, dari mulai bersifat provokatif hingga isu yang tidak benar.
"Judulnya enggak masuk akal seperti Pak Hadi mau nyapres, kan ini hoaks dong," jelas dia.
Dari data yang diterima Budi, 92 persen berita hoaks tersebut disebarkan oleh buzzer media sosial yang berafiliasi dengan kelompok tertentu.
Namun setelah proses penyaringan hoaks telah dilakukan, Budi mengaku situasi media sosial saat ini cukup kondusif dan aman. Isu-isu yang berkeliaran di media sosial pun dia nilai masih dalam kondisi wajar dan tetap diawasi pihaknya.
Dia memastikan pengawasan tersebut akan terus berlangsung hingga proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, bahkan sampai Presiden dan Wakil Presiden RI telah dilantik.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Baca juga: Menkominfo pastikan percepatan dan pemerataan internet bisa beriringan
Baca juga: Kemenkominfo gandeng perusahaan teknologi genapi transformasi digital
Baca juga: Menkominfo rencanakan pertemuan dengan TikTok bahas keamanan data
Data tersebut merupakan hasil dari penyaringan yang dilakukan jajaran Budi sejak tanggal 17 Juli 2023 hingga 18 Maret 2024.
"Sebaran hoaks itu mencapai jumlahnya adalah 3.235 hoaks dimana 1.971 hoaks kita take down," kata Budi saat jumpa pers di kantor Kementerian koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI di Jakarta, Selasa.
Baca juga: Menkominfo sebut kritik masyarakat sehatkan pelaksanaan demokrasi
Dia melanjutkan, sisa berita hoaks yang lain tidak diturunkan melainkan hanya diberikan stempel "hoaks" saja lantaran dianggap tidak memuat informasi yang terlalu berbahaya.
Budi menjelaskan, hoaks tersebut tersebar merata di seluruh platform media sosial dan situs pencarian. Narasi hoaks itu pun beragam, dari mulai bersifat provokatif hingga isu yang tidak benar.
"Judulnya enggak masuk akal seperti Pak Hadi mau nyapres, kan ini hoaks dong," jelas dia.
Dari data yang diterima Budi, 92 persen berita hoaks tersebut disebarkan oleh buzzer media sosial yang berafiliasi dengan kelompok tertentu.
Namun setelah proses penyaringan hoaks telah dilakukan, Budi mengaku situasi media sosial saat ini cukup kondusif dan aman. Isu-isu yang berkeliaran di media sosial pun dia nilai masih dalam kondisi wajar dan tetap diawasi pihaknya.
Dia memastikan pengawasan tersebut akan terus berlangsung hingga proses rekapitulasi suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai, bahkan sampai Presiden dan Wakil Presiden RI telah dilantik.
Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.
Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.
Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.
Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.
Baca juga: Menkominfo pastikan percepatan dan pemerataan internet bisa beriringan
Baca juga: Kemenkominfo gandeng perusahaan teknologi genapi transformasi digital
Baca juga: Menkominfo rencanakan pertemuan dengan TikTok bahas keamanan data
Pewarta: Walda Marison
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
