Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera mengantisipasi lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan penghitungan secara manual.
"Sayang seribu sayang kalau ini tidak diantisipasi oleh KPU secepatnya, secara apa? Secara manual," kata Sahroni saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa.
Melalui penghitungan manual, ia menyebutkan KPU akan bisa melihat permasalahan dan daerah mana saja yang mengalami lonjakan signifikan suara PSI. Dengan begitu, kata Sahroni, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dinilai hanya diam oleh masyarakat.
Menurut Sahroni, dinamika politik setiap Pemilu per lima tahun di lapangan memang selalu ada, sehingga terkadang memang wajar jika terdapat kesalahan peng-input-an angka.
Tetapi, lanjut dia, yang menjadi pertanyaan jika terdapat kenaikan signifikan jumlah suara, khususnya jika lonjakan tersebut hanya terjadi pada suara salah satu partai saja.
Langkah cepat, baik oleh KPU maupun Bawaslu tersebut pun, diharapkan Sahroni bisa dilakukan tidak hanya apabila terdapat lonjakan suara salah satu partai dalam Pemilu 2024, namun semua partai dengan konsep yang sama.
"Intinya kalau ada kenaikan signifikan, mesti diklarifikasi sesegera mungkin," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta masyarakat menunggu hasil penghitungan KPU terkait dengan lonjakan suara PSI.
"Kita lihat nanti hasil dari KPU aja ya," kata Hadi saat mengunjungi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa.
Hadi pun enggan menanggapi adanya dugaan kecurangan penggelembungan suara PSI lantaran jumlahnya melonjak naik secara tiba-tiba.
"Nah, itu kan harus dibuktikan. Masih asumsi," kata dia.
Adapun Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Senin (4/3), sudah sempat menegaskan bahwa tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara PSI
Idham menjelaskan bahwa yang tidak akurat justru optical character recognition (OCR) atau teknologi yang mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
"Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," kata Idham.
Pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12 sebelumnya mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model CHasil Plano pada hari Sabtu (2/3) pukul 16.11 WIB.
"Karena banyak yang nemu (menemukan) kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba (mencoba) nyari (mencari) sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta. TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, DIY Web KPU: 31 C Hasil: 5," demikian isi cuitan akun tersebut.
Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 18.29 WIB, PSI memperoleh 2.404.954 suara atau 3,12 persen pada Pemilu Anggota DPR RI.
"Sayang seribu sayang kalau ini tidak diantisipasi oleh KPU secepatnya, secara apa? Secara manual," kata Sahroni saat ditemui di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa.
Melalui penghitungan manual, ia menyebutkan KPU akan bisa melihat permasalahan dan daerah mana saja yang mengalami lonjakan signifikan suara PSI. Dengan begitu, kata Sahroni, KPU maupun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak dinilai hanya diam oleh masyarakat.
Menurut Sahroni, dinamika politik setiap Pemilu per lima tahun di lapangan memang selalu ada, sehingga terkadang memang wajar jika terdapat kesalahan peng-input-an angka.
Tetapi, lanjut dia, yang menjadi pertanyaan jika terdapat kenaikan signifikan jumlah suara, khususnya jika lonjakan tersebut hanya terjadi pada suara salah satu partai saja.
Langkah cepat, baik oleh KPU maupun Bawaslu tersebut pun, diharapkan Sahroni bisa dilakukan tidak hanya apabila terdapat lonjakan suara salah satu partai dalam Pemilu 2024, namun semua partai dengan konsep yang sama.
"Intinya kalau ada kenaikan signifikan, mesti diklarifikasi sesegera mungkin," tuturnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto meminta masyarakat menunggu hasil penghitungan KPU terkait dengan lonjakan suara PSI.
"Kita lihat nanti hasil dari KPU aja ya," kata Hadi saat mengunjungi Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa.
Hadi pun enggan menanggapi adanya dugaan kecurangan penggelembungan suara PSI lantaran jumlahnya melonjak naik secara tiba-tiba.
"Nah, itu kan harus dibuktikan. Masih asumsi," kata dia.
Adapun Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Senin (4/3), sudah sempat menegaskan bahwa tidak ada penggelembungan terhadap jumlah suara PSI
Idham menjelaskan bahwa yang tidak akurat justru optical character recognition (OCR) atau teknologi yang mengekstrak teks dari gambar dalam membaca foto Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
"Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," kata Idham.
Pengguna akun media sosial X, @overgassedmk12 sebelumnya mencuit soal perbedaan suara PSI di Sirekap dan foto dokumen formulir Model CHasil Plano pada hari Sabtu (2/3) pukul 16.11 WIB.
"Karena banyak yang nemu (menemukan) kejanggalan suara PSI, akhirnya aku nyoba (mencoba) nyari (mencari) sendiri di sekitaran Daerah Istimewa Yogyakarta. TPS 020 Wonosari, Wonosari, Gunungkidul, DIY Web KPU: 31 C Hasil: 5," demikian isi cuitan akun tersebut.
Adapun berdasarkan laman https://pemilu2024.kpu.go.id/pilegdpr/hitung-suara pada pukul 18.29 WIB, PSI memperoleh 2.404.954 suara atau 3,12 persen pada Pemilu Anggota DPR RI.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024
