Tag: sanksi administrasi

Mahasiswa Malang desak pemerintah cabut PP Pengupahan

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang dan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat Tertindas ...

Penghapusan denda dorong pemilik kendaraan bayar pajak

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan penghapusan denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ...

Dua oknum TNI terlibat narkoba terancam dipecat

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Markas Besar TNI, Mayor Jenderal TNI Tatang Sulaiman mengatakan, dua oknum TNI Angkatan Darat yang ditangkap ...

Kemdikbud sediakan program televisi anak korban asap

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) akan menyediakan program televisi khusus untuk anak-anak korban kabut asap, agar mereka betah ...

Pemerintah belum sebut asap sebagai bencana nasional

Pemerintah belum menyebut kabut asap sebagai bencana nasional karena masih ada permasalahan hukum di balik peristiwa ini. "Kita tidak mau ...

Walhi ragu pemerintah berani lawan perusahaan besar

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meragukan keberanian pemerintah melawan perusahaan-perusahaan besar yang terlibat dalam kasus kebakaran ...

Walhi: tujuan pembentukan pansus asap harus diperjelas

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperjelas tujuan pembentukan panitia khusus (pansus) terkait ...

Pemerintah cabut izin dua perusahaan hutan tamanan industri

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akhirnya mencabut izin usaha dua perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang ...

BPK: kelebihan restitusi pajak rugikan negara Rp99,5 miliar

Badan Pemeriksa Keuangan, Selasa, menyatakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengembalikan restitusi pajak kepada wajib pajak secara ...

Komisi II desak pemerintah ubah Perpres 24/2007 soal Bencana Alam

Untuk menetapkan kabut asap yang terjadi di tanah air sebagai bencana nasional, perlu dilakukan perubahan Peraturan Presiden Nomor ...

DPD ingin DPR pelajari sungguh-sungguh RUU Pengampunan

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman menyatakan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional yang diajukan DPR harus dipelajari terlebih ...

RUU Pengampunan Nasional tak langsung terkait korupsi

Pelaksana tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Pengampunan Nasional yang diusulkan DPR tidak ...

Revisi UU KPK tidak tepat waktu

Revisi UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak tepat waktu untuk diajukan sebagai Program Legislasi Nasional ...

BPJS keluhkan rendahnya kesadaran perusahaan asurasikan karyawan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan, mengeluhkan rendahnya kesadaran perusahaan untuk ...

Bareskrim bertekad usut tuntas pembakar hutan

Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Yazid Fanani menyatakan Bareskrim siap mengusut perusahaan pelaku pembakaran hutan secara ...