Pemerintah tak akan mudahkan pemekaran Luwu
Kementerian Dalam Negeri tidak akan memudahkan pemekaran Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang ingin membentuk daerah otonom baru (DOB) Luwu Tengah ...
Kementerian Dalam Negeri tidak akan memudahkan pemekaran Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, yang ingin membentuk daerah otonom baru (DOB) Luwu Tengah ...
Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa menyatakan, DPR RI, dalam hal ini Komisi II DPR RI tak akan meloloskan revisi Undang-Undang ...
Dewan Pimpinan Daerah menilai pembentukan Daerah Otonomi Baru harus menjadi proyek percontohan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau ...
Anggota DPR RI asal daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Albert Yaputra mempertanyakan tak lolosnya daerah Tayau, Kabupaten Sangau, Kalimantan Barat ...
Rancangan Undang Undang tentang Pemerintahan Daerah (RUU Pemda) yang sudah setahun dibahas di Panitia Khusus (Pansus) DPR RI masih menyisakan ...
Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Boki Ratu Nita Budhi Susanti menyarankan pemerintah jangan lagi melakukan pemekaran daerah jika masalah tapal ...
Guru Besar Universitas Udayana Yohanes Usfunan menilai sistem desentralisasi malah memeratakan praktik korupsi di sejumlah daerah otonomi karena tak ...
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Bastian Sirirui, mengusulkan pada Pemilihan Umum 2014 nanti, daerah ini dibagi ...
Anggota DPR Paskalis Kossay menilai pemekaran wilayah di Papua merupakan salah satu solusi untuk mengubah kondisi kehidupan dan mempercepat proses ...
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan bahwa pemerintah menyetujui pemekaran Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara."Persetujuan ...
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin memastikan agar pemekaran daerah otonom baru (DOB) untuk ...
MPR RI sepakat pada usulan pemekaran daerah Sebatik menjadi daerah otonom baru, baik kabupaten maupun kota untuk percepatan pembangunan. "Kami ...
Ketua DPR RI Marzuki Alie mengatakan, penyelenggaraan otonomi daerah melalui kebijakan desentralisasi sebagai konsensus politik nasional masih ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan prihatin dengan banyaknya anggaran belanja modal yang digunakan untuk pembangunan rumah dinas, ...
Anggota Komisi II DPR RI, Ramadhan Pohan, menolak usulan pengangkatan perangkat desa menjadi pegawai negeri sipil (PNS), karena hal itu melanggar ...