Keterlambatan regulasi hambat pembahasan anggaran pilkada
Keterlambatan pengesahan regulasi pilkada di tingkat pusat menghambat pembahasan anggaran pesta demokrasi, kata Ketua Badan Pengawas Pemilu ...
Keterlambatan pengesahan regulasi pilkada di tingkat pusat menghambat pembahasan anggaran pesta demokrasi, kata Ketua Badan Pengawas Pemilu ...
Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis, mengatakan sampai saat ini pihaknya belum meyiapkan anggaran untuk pengamanan dan pemantauan pada proses ...
Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy menegaskan bahwa Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Nomor 1 Tahun 2015 lebih tegas dalam ...
Kesepakatan terbaru tercapai antara pemerintah dan DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Lukman Edy mengatakan Komisi II dan Pemerintah menyepakati dua poin perihal penyelesaian sengketa pemilu pada ...
Rapat pengambilan keputusan tingkat I di Komisi II DPR RI menyepakati bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Badan ...
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menunggu peraturan terkait apakah akan ada atau revisi Undang-Undang Nomor ...
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Malang, Jawa Timur, membutuhkan sedikitnya 4.000 orang pengawas dalam pelaksanaan pemilihan kepala ...
Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Wali ...
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta menganggarkan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk satu putaran ...
Ketua Muda Perdata Mahkamah Agung Supandi di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan hakim khusus untuk penyelesaian sengketa ...
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musirawas Sumatera Selatan, menunda pelaksanaan tahapan Pilkada karena masih menunggu kepastian dari pusat, di ...
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember, Jawa Timur, menyusun anggaran pemilihan kepala daerah atau pilkada langsung yang akan digelar 2015 sebesar ...
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri mengimbau masyarakat melakukan gugatan langsung ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pemilihan ...
Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebaiknya tetap dipertahankan karena DPRD tidak bisa mewakili hak konstitusional publik, kata ...