BPK: Ada Indikasi Penyimpangan Rp5,6 T pada APBD DKI 2007
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan waktu enam bulan kepada segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perbaikan ...
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan waktu enam bulan kepada segenap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan perbaikan ...
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR, Harry Azhar Azis mengatakan bahwa pihaknya akan meminta pemerintah untuk merevisi Anggaran Penerimaan dan Belanja ...
Departemen Keuangan (Depkeu) pada tanggal 16-17 Juli 2008 akan menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah di ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jakarta menemukan penyimpangan pelaksanaan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2007 sebesar Rp5,60 triliun. ...
Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2007 kembali dalam posisi opini "disclaimer" (tidak menyatakan ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan, pemotongan gaji PNS sejak 1989 hingga 2007 yang dititipkan ke PT Taspen sebesar sekitar Rp30 triliun ...
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera melakukan audit khusus terhadap penerimaan pinjaman luar negeri pemerintah 2007 untuk memastikan transparansi ...
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengungkapkan bahwa reformasi birokrasi di lingkungan Depkeu sebagai pilot agenda besar pemerintah ...
Badan Pemeriksa Keuangan siap melakukan "public hearing" (dengar pendapat umum) jika diminta untuk menjelaskan hasil audit mereka terhadap Laporan ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 12 kementerian lembaga (KL) tidak melaporkan penerimaan hibah luar negeri pada tahun anggaran 2007, senilai ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi opini "adverse" atau tidak wajar pada Laporan Keuangan Departemen Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Depkeu untuk memperjelas prosedur pencatatan penerimaan migas sehingga seluruh penerimaan migas dapat ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan negara masih rendah. Ketika menyampaikan hasil ...
Departemen Keuangan (Depkeu) mengungkapkan hingga saat ini masih terdapat kesemrawutan dalam pengelolaan hibah luar negeri karena adanya aturan yang ...
I. BARANG MILIK NEGARA (BMN) 1. PENERTIBAN BMN a. Sejak Agustus 2007 DJKN secara bertahap melakukan inventarisasi dan ...