Kemendagri: Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Sesuai Harapan
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pengelolaan keuangan daerah yang ada di Indonesia hingga saat ini belum sesuai dengan harapan karena ...
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai pengelolaan keuangan daerah yang ada di Indonesia hingga saat ini belum sesuai dengan harapan karena ...
Kementerian Sekretariat Negara yang pada tahun sebelumnya memperoleh status Wajar Dengan Pengecualian (WDP), kini naik peringkat menjadi Wajar Tanpa ...
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menargetkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2011 dapat memperoleh opini wajar tanpa pengecualian ...
Badan Pemeriksa Keuangan memberikan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ...
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung rencana pemerintah untuk mengkaji ulang dan melakukan renegoisasi kontrak-kontrak karya pertambangan ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempersilakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa dan mengaudit secara mendalam terhadap PT Merpati ...
Pemerintah sedang meninjau satu per satu kontrak investasi bisnis dan ekonomi dengan perusahaan asing agar lebih logis dan adil bagi negara.Hal itu ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu menyampaikan pidato peringatan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD, ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Rabu memperingati pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945 di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta. Acara dimulai ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak memberikan pendapat (disclaimer) atas laporan keuangan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2010. "Opini BPK ...
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan 6.355 kasus senilai Rp6,46 triliun dan 156,43 juta dolar AS dalam pemeriksaan semester II 2010. "Di ...
Ratusan gedung sekolah dasar (SD) di Karanganyar, Jawa Tengah, kepemilikannya sampai sekarang masih belum tuntas.Akibatnya, mempengaruhi penilaian ...
Badan Pengawasan Pembangunan dan Keuangan (BPKP) menemukan 487 kasus dugaan tindak pidana korupsi keuangan negara/daerah senilai Rp939,04 miliar dan ...
Pemerintah dalam RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tetap mengusulkan suksesi gubernur melalui pemilihan secara demokratis, ...