Tag: titi anggraini

Titi: Permohonan uji materi PKPU ke MA belum kedaluwarsa

Anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengatakan permohonan uji materi PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD ...

Titi: Data keterwakilan perempuan di setiap dapil perlu ditampilkan

Pegiat pemilu Titi Anggraini memandang perlu Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menampilkan data persentase keterwakilan perempuan di setiap daerah ...

Pengawalan kuota kaum perempuan di setiap dapil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak jadi merevisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2023 yang akhirnya berujung pada pengujian ...

Putusan lembaga peradilan selalu berpihak pada keterwakilan perempuan

Jika menilik perjalanan sejarah kepemiluan di Tanah Air, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) selalu berpihak pada keterwakilan perempuan minimal 30 ...

Kemendagri ajak pahami sistem pemilu dari perspektif ilmu pengetahuan

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar mengajak masyarakat untuk memahami sistem pemilu dari ...

MPKP tegaskan Pasal 8 ayat 2 PKPU No. 10/2023 bermasalah

Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan menegaskan Pasal 8 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 merupakan aturan yang bermasalah karena ...

Titi: MA bisa prioritaskan permohonan uji materi PKPU

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan Mahkamah Agung bisa memprioritaskan permohonan uji ...

Koalisi masyarakat sipil ajukan JR Pasal 8 ayat 2 PKPU No.10/2023

Koalisi organisasi dan masyarakat sipil, Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan, mengajukan uji materi (judicial review/JR) Pasal 8 ayat (2) ...

Titi: LPSDK instrumen untuk cek akuntabilitas dana kampanye

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini menilai laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) adalah ...

Gotong royong dana kampanye singkirkan cukong politik dalam pemilu

Dana kampanye hasil gotong royong masyarakat setidaknya mempersempit ruang cukong dan botoh politik pada pesta demokrasi, sekaligus mencegah oligarki ...

Titi: Penerimaan uang elektronik harus masuk rekening dana kampanye

Pengajar Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan penerimaan sumbangan dalam bentuk uang elektronik ...

LHKPN sebagai alat kontrol kewajaran harta wakil rakyat

Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) seyogianya menjadi salah satu persyaratan bakal calon anggota legislatif (bacaleg) pada pemilihan ...

Perludem: Platform medsos bertanggung jawab atasi disinformasi pemilu

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan bahwa pihak platform media sosial (medsos) ...

Wakil Ketua MPR: Literasi tangkal hoaks pada tahun pemilu penting

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan seluruh masyarakat Indonesia mengenai pentingnya literasi teknologi untuk menangkal hoaks pada ...

Akademikus: Pemilu 2024 harus berkepastian dan terukur

Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 harus berkepastian dan ...