Pakar: Pengujian ke MK akan jawab isu konstitusionalitas syarat calon
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan bisa menjawab isu ...
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pengujian ke Mahkamah Konstitusi (MK) akan bisa menjawab isu ...
Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 telah memperlihatkan betapa terjal jalan bagi calon perseorangan untuk ikut berlaga dalam pilkada sebagaimana ...
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan batas minimal ...
Kemurnian suara pemilih dan hak konstitusional calon anggota legislatif (caleg) harus dijaga dan dihormati, kata pakar kepemiluan dari Universitas ...
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan bahwa progresivitas hakim menjadi nilai penting dalam memutuskan perkara ...
Sejumlah berita unggulan terkini yang menarik untuk disimak mulai dari pengungsi erupsi Gunung Ruang tiba di Bitung dengan menggunakan KRI Kakap-811 ...
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini memproyeksikan bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan mendiskualifikasi pasangan ...
Ada nuansa lain ketika Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 ...
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini mengatakan amicus curiae atau sahabat pengadilan berkontribusi memperkuat keyakinan ...
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini memperkirakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara perselisihan hasil ...
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyatakan sistem noken atau keputusan pemilihan dipercayakan kepada ketua atau pemimpin ...
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan seharusnya KPU RI tidak menutup diagram perolehan suara pemilu presiden ...
Jadwal hari-H pencoblosan pesta demokrasi untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota tampaknya tidak ...
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah ...
Pemohon Nur Fauzi Ramadhan mengungkap latar belakang mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ...