pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Tag: sengketa-pemilu-pilpres

Sidang Pileg, KPU siapkan 100 kotak kontainer berkas

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan lebih dari 100 kotak kontainer berisi dokumen untuk ...

MK dengar jawaban KPU untuk 68 perkara

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPD-DPRD Tahun 2019 untuk 68 perkara, pada Senin (15/7), ...

Sidang Pileg, tujuh parpol gugat KPU Riau

Tujuh partai politik menggugat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau karena merasa dirugikan dengan penetapan hasil rekapitulasi Pemilu 2019 oleh ...

Hakim Konstitusi ingatkan pemohon terkait batas waktu penyerahan bukti

Hakim Konstitusi Arief Hidayat kembali mengingatkan seluruh pemohon perkara sengketa hasil Pemilu Legislatif 2019 terkait batas waktu penyerahan ...

Sidang Pileg, Demokrat persoalkan ketidaksesuaian DPT Papua Barat

Kuasa hukum Partai Demokrat, Ardy M, menyampaikan adanya ketidaksesuaian data pemilih tetap (DPT) dari perolehan hasil pemilihan legislatif pada ...

Sidang Pileg, PKB dapil Sulteng persoalkan PSU "siluman"

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mempersoalkan pemungutan suara ulang (PSU) "siluman" di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara ...

Sidang Pileg - Caleg menduga ada pemindahan suara internal partai

Calon anggota legislatif nomor urut 8 Partai Berkarya untuk kursi di DPRD Kabupaten Pangkajene, Provinsi Sulawesi Selatan atas nama Nurhidayah ...

Sidang Pileg - Hakim MK kritik permohonan 3 parpol

Panel hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna didampingi oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Wahiddudin Adams mengkritik ...

Hakim MK pertanyakan tenggat waktu permohonan caleg Gerindra

Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempermasalahkan tenggat waktu pengajuan permohonan perkara sengketa Pileg 2019 oleh seorang caleg Partai Gerindra ...

MK: Ketua adat tidak memiliki "legal standing"

Kepala Bagian Humas dan Hubungan Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono mengatakan bahwa ketua adat tidak memiliki kedudukan hukum ...