Tag: perludem

Titi: Pencatutan nama anggota parpol titik rawan dalam verifikasi

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan bahwa pencatutan nama anggota ataupun pengurus ...

Puskapol UI dorong Bawaslu edukasi peran "voters" dan "demos"

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI) Hurriyah mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI memberikan edukasi ...

Mahfud sebut pemerintah segera bentuk pemerintahan tiga DOB Papua

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan pemerintah segera membentuk pemerintahan serta payung ...

Perludem jelaskan pentingnya payung hukum pemilu terkait DOB Papua

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menjelaskan pentingnya keberadaan payung hukum ...

Ada DOB di Papua, ini hal yang perlu diperhatikan jelang Pemilu 2024

ANTARA - Peneliti Perludem Fadli Ramadhanil secara daring, Minggu (3/7) menjelaskan terkait persiapan yang harus dilakukan untuk Pemilu 2024 pada ...

KPK harap penjabat kepala daerah dapat membenahi sistem pemda

Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan berharap agar para penjabat kepala daerah dapat membenahi sistem pemerintahan daerah ...

Perludem anjurkan KASN bentuk tim pengawas pengisian penjabat kada

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, menganjurkan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) ...

Pendaftaran calon anggota Bawaslu DKI Jakarta mulai dibuka

Tim seleksi (Timsel) yang ditetapkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI mulai membuka pendaftaran calon anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum ...

Kementerian PPPA dorong perempuan terjun ke politik

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong perempuan terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan aspirasi dan ...

Pakar: UUD 1945 tidak atur ambang batas pencalonan presiden

Pakar Hukum Tata Negara Andi Asrun menyatakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada mengatur tentang ambang batas pencalonan presiden atau presidential ...

Bawaslu: Masa penyelesaian sengketa jangan kurang dari 10 hari

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyatakan masa tahapan penanganan sengketa Pemilu 2024 hendaknya jangan kurang dari 10 hari ...

Bawaslu: Mustahil penanganan sengketa pemilu hanya 6 hari

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyatakan mustahil penanganan hingga penyelesaian sengketa Pemilu 2024 hanya 6 hari ...

DPR-KPU sepakati durasi masa kampanye 75 hari

DPR dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI  menyepakati durasi masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 selama 75 hari dalam rapat ...

Anggota DPR: Pengumuman mekanisme rekrutmen DKPP pekan ini

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa mengatakan pengumuman mekanisme rekrutmen anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Periode ...

MPI harap DPR RI usulkan calon perempuan untuk keanggotaan DKPP

Koordinator Maju Perempuan Indonesia (MPI) Lena Maryana Mukti mengharapkan DPR RI untuk memberi kesempatan yang lebih besar kepada perempuan terkait ...