Front Nahdliyin: Peristiwa 1965 direkayasa kapitalis global
Litbang Front Nahdliyin, Roy Murtadho, menilai Pembantaian 1965 merupakan peristiwa yang direkayasa oleh kapitalis global untuk "menjajah" Indonesia ...
Litbang Front Nahdliyin, Roy Murtadho, menilai Pembantaian 1965 merupakan peristiwa yang direkayasa oleh kapitalis global untuk "menjajah" Indonesia ...
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ferry Mursyidan Baldan meminta masyarakat untuk tidak asal menjual lahan ...
Para ulama membahas tiga bagian besar fatwa yang meliputi soal kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan dalam Ijtima' Ulama Komisi Fatwa ...
Anggota Komisi II DPR Budiman Sudjatmiko mengatakan pembangunan desa harus dimulai dari bawah dan bukan sekadar pemerintah pusat memberikan dana ...
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai langkah pemerintah untuk mengalihkan subsidi bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar nabati (BBN) ...
Hak atas tanah Warga Negara Asing (WNA) masih ada namun terbatas dengan syarat dan aturan yang berlaku serta diatur dalam Undang-Undang Pokok ...
Pemerintah Provinsi se-Kalimantan meminta Presiden Indonesia Joko Widodo menyediakan anggaran sebesar Rp59,12 triliun untuk mempercepat pembangunan ...
Tiga warga Medan, Freddy Sihombing, Maringan Sitompul, dan Tiodor Br Panggabean menggugat ganti rugi senilai Rp37 miliar lebih Direksi PT Kereta ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, akan memutuskan kebijakan nasional agar peristiwa kebakaran lahan di Provinsi Riau tidak terulang ...
Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, akan melaksankan kegiatan Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) di Tahun ...
Rancangan Undang Undang (RUU) Pertanahan akan membatasi luas tanah yang dikuasai atau yang dikelola sebuah grup perusahaan. Bila sebelumnya ...
Pasukan keamanan Libya akan mengintegrasikan 50.000 gerilyawan yang memerangi pasukan yang setia pada mantan pemimpin Libya Muamar Gaddafi ke dalam ...
Direktur Penatagunaan Tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Prof. Dr. Budi Mulyanto mengatakan bahwa produksi pangan di Indonesia tidak bisa ...
Masyarakat adat Swapor kabupaten Biak Numfor, Papua mengeluarkan lima pernyataan adat di antaranya menuntut ganti rugi sebesar Rp200 miliar terkait ...
Koordinator Koalisi Masyarakat Madani, Myrna Savitri, menegaskan bahwa terdapat jutaan hektare lahan yang status tata gunanya tidak jelas karena ...