Kejagung ungkap alasan JPN tak lagi dampingi Gibran di PN Jakpus
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan alasan jaksa pengacara negara (JPN) tidak lagi mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ...
Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkapkan alasan jaksa pengacara negara (JPN) tidak lagi mendampingi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka ...
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima saat pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) mempertanyakan kompetensi Baleg DPR RI yang ...
Komisioner KPU Kalteng Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Wawan Wiraatmaja menyatakan bahwa saat ini KPU Kabupaten Barito Utara ...
Gubernur Papua terpilih Matius Fakhiri mengajak seluruh masyarakat Papua untuk kembali bersatu merajut persaudaraan dan ...
Mahkamah Konstitusi menolak sengketa perselisihan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 yang ...
Terdapat berita unggulan Rabu dengan topik-topik yang menarik untuk disimak, Menteri HAM sebutkan 17+8 tuntutan rakyat masuk dalam revisi ...
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah artikel yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tampak dibagikan di Facebook pada pekan kedua ...
Berbagai peristiwa politik kemarin (16/9) menjadi sorotan, mulai dari KPU batalkan aturan soal dokumen syarat capres-cawapres hingga respons isu ...
Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia menyoroti Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025 yang menetapkan ...
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu menilai sudah sepatutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) membatalkan Keputusan KPU Nomor 731 Tahun ...
Pemerintah menargetkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) rampung pada tahun 2026 untuk segera dibahas bersama Dewan ...
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengapresiasi langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencabut Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang ...
ANTARA - KPU RI resmi membatalkan Keputusan KPU RI Nomor 731 Tahun 2025, yang memuat aturan untuk merahasiakan dokumen calon presiden dan wakil ...
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin menyampaikan permohonan maaf kepada publik terkait kegaduhan soal 16 dokumen syarat ...
ANTARA - KPU meminta maaf atas keriuhan yang timbul akibat Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 yang merahasiakan dokumen capres-cawapres. Adapun ...