Wapres: pekerjaan awal infrastruktur strategis harus disegerakan
Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengharapkan berbagai pekerjaan awal infrastruktur yang termasuk dalam program strategis Kementerian Pekerjaan Umum ...
Wakil Presiden HM Jusuf Kalla mengharapkan berbagai pekerjaan awal infrastruktur yang termasuk dalam program strategis Kementerian Pekerjaan Umum ...
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Indonesia yang memiliki lahan begitu luas tak seharusnya impor beras namun justru harus mampu swasembada pangan ...
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera)mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp47,5 triliun dalam APBN 2015 sehingga total ...
Pemerintah telah menetapkan sebagian penanganan luapan lumpur panas PT Lapindo Brantas Inc termasuk relokasi infrastruktur memakai dana APBN. ...
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta, agar santunan ganti rugi kepada masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur dari proyek PT Lapindo ...
PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) sebagai korporasi yang ditunjuk Lapindo Brantas Inc. siap melaksanakan transaksi jual beli lahan dan bangunan warga ...
Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Jatim, merekomendasikan penanganan luapan lumpur Lapindo Brantas Inc termasuk ...
Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) memperkirakan biaya relokasi seluruh infrastruktur termasuk pembangunan ...
Ketua Tim Nasional (Timnas) Pelaksana Penanggulangan Lumpur Porong, Basuki Hadimoeljono, menjamin ganti untung langsung untuk rumah dan aset yang ...
Ketua Tim Nasional (Timnas) Pelaksana Penanggulangan Lumpur Sidoarjo, Basuki Hadimoeljono, menyatakan tanggul lumpur belum aman di musim penghujan, ...
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Agung Laksono meminta kepada seluruh warga yang menjadi korban luapan lumpur dari proyek PT Lapindo Brantas ...
Ketua Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Lapindo di Sidoarjo, Basuki Hadimoeljono, mengatakan pembuangan lumpur ke laut melalui Sungai Porong akan ...
Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo mengungkapkan sejak terjadinya luapan pada 29 Mei 2006 hingga 12 September 2006, volume lumpur telah ...
Komisi VII DPR meminta Tim Nasional (Timnas) Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo segera memutuskan peningkatan status darurat menjadi bahaya ...