Lemhannas ingatkan wacana diberlakukan GBHN tak jadi komoditas politik
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan agar wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen ...
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) mengingatkan agar wacana untuk menghidupkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) melalui amandemen ...
Pengamat politik dari Political and Public Policy Studies, Jerry Massie menyebutkan bahwa Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) penting untuk ...
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah membantah usulan amandemen kelima UUD 1945 berasal dari partainya, karena sejak 2010 usulan tersebut sudah ...
Pengamat dan peneliti politik dari Indopolling Wempy Hadir mengatakan bahwa tidak ada alasan partai politik menolak usulan mengembalikan kewenangan ...
Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate mengatakan, wacana amandemen UUD 1945 yang terbatas pada pembahasan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus ...
Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan alasan negara memerlukan dasar pembangunan melupakan bahwa Indonesia sudah memilikinya dalam ...
Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Udayana Jimmy Z Usfunan menyebutkan terdapat tujuh hal yang perlu diperhatikan terkait dengan wacana ...
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) memang menjadi hal penting bagi suatu negara untuk memiliki dasar ...
Pemberlakuan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah tidak direlevan dengan sistem ketatanegaraan yang ...
Pakar hukum Tata Negara dan Hukum Pemerintahan Prof Juanda mengatakan usulan mengembalikan kewenangan MPR RI dalam menetapkan Garis-garis Besar ...
Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar usulan amandemen Undang-undang Dasar 1945 terkait kembali memberikan kewenangan Majelis Permusyawaratan ...
Sejumlah berita politik yang terjadi pada hari Senin (12/8) menjadi perhatian publik dan masih menarik untuk dibaca ulang, mulai dari rencana ...
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai wacana amendemen UUD 1945 jangan bertujuan untuk kepentingan politik sesaat, sehingga harus dilakukan kajian ...
Anggota MPR RI berharap para resimen mahasiswa (Menwa) yang telah menjalani kegiatan "outbond" Empat Pilar MPR RI akan memiliki karakter ...
Politikus PDI Perjuangan Emir Moeis mengatakan Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 dengan menganut sistem ketatanegaraan sesuai ...