Petugas menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan (OTT) kasus dugaan suap terkait pemeriksaan pajak saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu (11/1/2026). KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakarta Utara Agus Syaifudin, Tim Penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askob Bahtiar, Konsultan Pajak Abdul Kadim Sahbudin dan Staf PT Wanatiara Persada Edy Yulianto setelah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) mengenai dugaan suap terkait pemeriksaan pajak di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2021-2026 dan mengamankan barang bukti dengan total nilai mencapai Rp6,38 miliar. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom.
- Home
- Galeri Foto Pemilu 2024
- KPK tetapkan lima tersangka OTT suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara
KPK tetapkan lima tersangka OTT suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara
- 11 Januari 2026 10:06
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Hukum sepekan, KPK punya bukti Ketua PBNU hingga putusan ijazah Jokowi
18 Januari 2026 07:18Populer, negara gaji petani hingga deklarasi Partai Gema Bangsa
17 Januari 2026 10:05KPK respons rencana pemerintah pakai Meikarta sebagai rusun subsidi
16 Januari 2026 20:41KPK duga Hery Sudarmanto tampung uang Rp12 M pakai rekening kerabat
16 Januari 2026 20:06Kasus pajak, KPK usut asal-usul barang bukti 1,3 kilogram logam mulia
16 Januari 2026 19:44KPK dalami dugaan imbal jasa dari biro haji untuk Wakil Katib PWNU DKI
16 Januari 2026 19:16KPK dalami kasus Ade Kunang seperti Ardito Wijaya atau Sugiri Sancoko
16 Januari 2026 11:52KPK sebut belum dalami aliran uang kasus Ade Kunang ke partai politik
16 Januari 2026 11:04Kasus Ade Kunang, KPK usut jumlah uang yang diduga diterima Ono Surono
16 Januari 2026 10:56KPK dalami alasan Sarjan beri uang ke Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono
16 Januari 2026 10:34KPK duga biro haji khusus beri uang ke Ketua PBNU Aizzudin Abdurrahman
16 Januari 2026 10:20Hukum, dari kasus kuota haji hingga DPR urus soal "child grooming"
16 Januari 2026 07:39Pilpres
Hakim MK: Permohonan memajukan pelantikan presiden langgar konstitusi
- 17 Juli 2024 18:53
Arsip Pemilu
Pascaputusan MK, KPU tetapkan nomor urut paslon cagub cawagub Papua
- 23 Maret 2025 19:40
Seleb Politik
Ini penjelasan Komeng terkait foto 'nyeleneh' di surat suara DPD
- 14 Februari 2024 19:22
Pileg
KPK geledah rumah mantan Wantimpres Djan Faridz selama lima jam dan bawa dua koper besar
- 23 Januari 2025 09:44


