Jakarta (ANTARA) - Pengamat politik, Girindra Sandino menyebutkan ada kepentingan politik jangka panjang dalam pertemuan antara Joko Widodo dan Prabowo Subianto serta Megawati dan Prabowo beberapa hari lalu, terutama untuk stabilitas jalannya roda pemerintahan.
"Pertemuan tersebut membawa angin segar politik Tanah Air yang sebelumnya berlawanan keras di Pilpres 2019 bahkan sempat memecah belah masyarakat Indonesia," kata Girindra, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, hal itu merupakan langkah awal membentuk pemerintahan kuat, khususnya Indonesia yang saat ini menganut sistem presidensiil-multipartai.
Baca juga: Pengamat: Pertemuan Mega-Prabowo bukti rekonsiliasi telah terwujud
Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (Indenis) ini menilai pertemuan para elite politik belakangan ini tidak lepas dari kondisi perpolitikan yang ada. Bahwa Indonesia menganut pola pembentukan koalisi besar, sebagaimana istilah literatur ilmu politik yang digagas Arend Lipjhart.
"Artinya, koalisi yang dibentuk melibatkan banyak partai di parlemen. Ini yang terbaca dari manuver elite politik saat ini. Walau banyak penentangan di internal koalisi," ucapnya.
Girindra juga memperkirakan, koalisi besar akan diikuti minimal connected coalition atau kesamaan dalam preferensi kebijakan. Artinya, terdiri dari partai-partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan partner yang tidak penting.
"Pertemuan tersebut membawa angin segar politik Tanah Air yang sebelumnya berlawanan keras di Pilpres 2019 bahkan sempat memecah belah masyarakat Indonesia," kata Girindra, di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, hal itu merupakan langkah awal membentuk pemerintahan kuat, khususnya Indonesia yang saat ini menganut sistem presidensiil-multipartai.
Baca juga: Pengamat: Pertemuan Mega-Prabowo bukti rekonsiliasi telah terwujud
Direktur Eksekutif Indonesian Democratic Center for Strategic Studies (Indenis) ini menilai pertemuan para elite politik belakangan ini tidak lepas dari kondisi perpolitikan yang ada. Bahwa Indonesia menganut pola pembentukan koalisi besar, sebagaimana istilah literatur ilmu politik yang digagas Arend Lipjhart.
"Artinya, koalisi yang dibentuk melibatkan banyak partai di parlemen. Ini yang terbaca dari manuver elite politik saat ini. Walau banyak penentangan di internal koalisi," ucapnya.
Girindra juga memperkirakan, koalisi besar akan diikuti minimal connected coalition atau kesamaan dalam preferensi kebijakan. Artinya, terdiri dari partai-partai yang sama dalam skala kebijakan dan meniadakan partner yang tidak penting.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2019
