counter

Sidang MK, Yusril yakin hakim menolak seluruh permohonan gugatan

KPU RI tetapkan hasil Pemilu 2019 setelah putusan MK
Ketua tim Kuasa Hukum pasangan Calon Presiden Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra berbicara kepada wartawan saat jeda sidang putusan PHPU, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, (27/06/2019). ANTARA/Boyke Ledy Watra/aa
Jakarta (ANTARA) - Ketua tim kuasa hukum Jokowi-Ma'ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra meyakini amar putusan hakim konstitusi nantinya akan menolak seluruh permohonan gugatan dari pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Sampai sejauh ini tidak satu pun bukti itu dapat membuktikan adanya pelanggaran atau yang dapat membuktikan adanya kecurangan yang terjadi," kata Yusril, saat skors sidang putusan PHPU pemilu presiden, di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis.

Semua alat bukti yang dihadirkan oleh kuasa hukum Prabowo-Sandi dimentahkan oleh tim hukum pihak termohon yakni Komisi Pemilihan Umum RI.
Baca juga: Hakim MK sebut video perubahan situng hanya narasi akun "Facebook"

”Dari yang sudah dibacakan hakim, bukti itu dimentahkan oleh kuasa hukum KPU, dimentahkan juga oleh Bawaslu, dan ditolak oleh majelis hakim," katanya pula.

Yusril juga yakin sisa gugatan yang akan dibacakan seusai jeda nantinya juga akan ditolak oleh majelis hakim.

"Jadi sudah lebih setengah yang dibacakan, tinggal masalah Pak Ma'ruf Amin, BUMN. Saya kira tidak akan lama lagi, satu jam lagi selesai," ujarnya lagi.

Dia mengajak pasangan Calon Presiden Prabowo-Sandi menerima dengan legowo jika hakim MK menolak seluruhnya permohonan gugatan PHPU pilpres.

"Sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan, kita tidak menghalang-halangi, sidang sudah terbuka untuk umum, jadi kalau permohonan ditolak jangan salahkan siapa-siapa," ujar Yusril pula.

Ma'ruf Amin segera agendakan bertemu Prabowo-Sandi

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Kediaman Cawapres KH Ma'ruf Amin di Menteng mulai ramai Sebelumnya

Kediaman Cawapres KH Ma'ruf Amin di Menteng mulai ramai

Akademisi sarankan pemerintah revisi UU pemilihan kepala daerah Selanjutnya

Akademisi sarankan pemerintah revisi UU pemilihan kepala daerah