Putusan sengketa Pilpres dipercepat, MK sudah panggil semua pihak

JK: Wajar jika parpol minta jatah kursi menteri
Mahkamah Konstitusi (MK). ANTARA/mahkamahkonstitusi.go.id/pri
Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya memohon ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019
Jakarta (ANTARA) - Mahkamah Konstitusi sudah memanggil semua pihak terkait perubahan jadwal sidang pleno pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden (sengketa Pilpres) 2019 yang akan digelar pada Kamis (27/6) dari jadwal sebelumnya Jumat (28/6).

"Siang tadi juga, surat panggilan sidang kepada para pihak sudah disampaikan," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksonodi Jakarta, Senin.

Menurut Fajar, perubahan jadwal pengucapan putusan ini  telah diputuskan oleh sembilan hakim konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH).

"Berdasarkan keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019, mulai pukul 12.30 WIB," katanya

Pihak terkait yang dimaksud adalah Badan Pemenangan Nasional (BPN) 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno serta Tim Kampanye Nasional (TKN) 01, Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Jadwal pleno pengucapan putusan akan dimuat melalui website resmi MK untuk diketahui oleh publik.

Baca juga: Polda Metro tidak permasalahkan sidang putusan MK dipercepat

Menurut Fajar, tahapan agenda sidang terbuka sengketa Pilpres 2019 yang dilaksanakan selama sepekan sejak Jumat (14/6), telah menghasilkan sejumlah fakta persidangan dari pihak terlapor maupun pelapor.

Seluruh fakta persidangan berdasarkan hasil dengar pendapat maupun barang bukti yang terkumpul, kata Fajar, dibahas dalam Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) untuk memperoleh pendapat dari sembilan hakim MK.

Agenda RPH perdana yang dimulai hari ini diikuti oleh seluruh hakim berikut sejumlah pegawai yang telah disumpah di Gedung MK Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

"Agenda RPH ini dilakukan secara tertutup. Kegiatan rapat berjalan kondusif. Selain hakim, hanya sejumlah pegawai yang sudah diambil sumpahnya hadir dalam agenda itu," katanya.

Tim hukum Capres-cawapres Prabowo-Sandiaga dalam permohonan gugatan hasil Pilpres 2019 meminta MK mendiskualifikasi Capres-cawapres Jokowi-Ma'ruf Amin.

Prabowo-Sandiaga dalam petitumnya memohon ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2019.

Sedangkan KPU sebagai pihak termohon dan tim hukum Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai pihak terkait dalam jawaban atas gugatan, meminta MK menolak seluruh permohonan tim Prabowo-Sandiaga.

Baca juga: MK telah kirimkan surat panggilan sidang putusan

Pengamanan MK jelang tahlil akbar

Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Sejumlah OKP demo Bawaslu terkait kasus KPU Palembang Sebelumnya

Sejumlah OKP demo Bawaslu terkait kasus KPU Palembang

Diduga manipulasi suara, JPU tuntut PPK Koja satu tahun penjara Selanjutnya

Diduga manipulasi suara, JPU tuntut PPK Koja satu tahun penjara