Jakarta (ANTARA) - Aksi demonstrasi yang dilakukan Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat di dekat Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat menyatakan tidak dalam rangka mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mana pun, baik pasangan nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun pasangan 02', Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
"Massa aksi yang turun untuk mengawal MK ini tidak ada hubungan dengan pasangan calon baik itu Prabowo Subianto dan Joko Widodo, masa aksi turun ke jalan karena panggilan hati atau inisiatif untuk mendampingi atau mengawal sidang MK agar sidang berjalan secara profesional," ujar koordinator aksi demonstrasi Abdullah Hehamahua di sela-sela penyampaian pendapatnya, Jumat.
Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melakukan demo untuk mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019 yang digelar di MK.
Gerakan tersebut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), alumni gerakan 212, dan alumni mahasiswa dari beberapa universitas, dengan jumlah peserta aksi berkisar 100 orang.
Abdullah yang juga merupakan mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengatakan bahwa aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk dukungan moril yang diberikan masyarakat terhadap MK yang tengah menggelar sidang perdana PHPU.
Dia dan peserta aksi lainnya berharap para hakim MK dapat menjalankan tugas secara profesional, tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak mana pun.
MK, kata dia, harus dapat menegakkan keadilan dalam menyelesaikan gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dapat terus terjaga.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi meminta pendukung Prabowo-Sandi mengikuti imbauan Prabowo agar tidak hadir di sekitar Gedung MK selama persidangan.
"Kami ingin memastikan imbauan pak Prabowo kepada seluruh pendukung bisa berjalan. Pak Prabowo mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia pendukung beliau, tidak perlu datang ke MK," kata Jubir BPN, Andre Rosiade, di Gedung MK, Jakarta, Jumat.
"Massa aksi yang turun untuk mengawal MK ini tidak ada hubungan dengan pasangan calon baik itu Prabowo Subianto dan Joko Widodo, masa aksi turun ke jalan karena panggilan hati atau inisiatif untuk mendampingi atau mengawal sidang MK agar sidang berjalan secara profesional," ujar koordinator aksi demonstrasi Abdullah Hehamahua di sela-sela penyampaian pendapatnya, Jumat.
Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat melakukan demo untuk mengawal sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk Pemilihan Presiden 2019 yang digelar di MK.
Gerakan tersebut melibatkan sejumlah elemen masyarakat, seperti Front Pembela Islam (FPI), Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), alumni gerakan 212, dan alumni mahasiswa dari beberapa universitas, dengan jumlah peserta aksi berkisar 100 orang.
Abdullah yang juga merupakan mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi itu mengatakan bahwa aksi yang digelar hari ini merupakan bentuk dukungan moril yang diberikan masyarakat terhadap MK yang tengah menggelar sidang perdana PHPU.
Dia dan peserta aksi lainnya berharap para hakim MK dapat menjalankan tugas secara profesional, tanpa adanya intimidasi dan tekanan dari pihak mana pun.
MK, kata dia, harus dapat menegakkan keadilan dalam menyelesaikan gugatan sengketa Pemilihan Presiden 2019, agar kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut dapat terus terjaga.
Sebelumnya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi meminta pendukung Prabowo-Sandi mengikuti imbauan Prabowo agar tidak hadir di sekitar Gedung MK selama persidangan.
"Kami ingin memastikan imbauan pak Prabowo kepada seluruh pendukung bisa berjalan. Pak Prabowo mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia pendukung beliau, tidak perlu datang ke MK," kata Jubir BPN, Andre Rosiade, di Gedung MK, Jakarta, Jumat.
Pewarta: Fathur Rohman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
