pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Pemkab-MUI Batang tolak mobilisasi massa ke Jakarta

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Bupati Batang Wihaji menyamapikan warganya agar tetap guyub rukun dan menjaga persatuan dan kesatuan menjelang putusan gugatan Pemilu 2019. (Foto Kutnadi)
Kami berharap ulama bersama umaro, serta masyarakat harus bersinergi menolak segala bentuk teror dan radikalisme yang bertujuan memecah belah persatuan bangsa
Batang (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah, bersama Majelis Ulama Indonesia menolak adanya rencana warga melakukan mobilisasi massa ke Jakarta untuk ikut menyaksikan sidang gugatan hasil Pemilu 2019.

Bupati Batang Wihaji di Batang, Rabu, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar sehingga dibutuhkan orang-orang yang berfikir luas dan memiliki jiwa negarawan.

"Oleh karena, saya minta kepada seluruh warga tetap menjaga guyub rukun dan persaudaraan. Tunjukan kepada NKRI bahwa warga Kabupaten Batang tidak mudah terpecah belah dan terprovokasi oleh golongan yang tidak bertanggung jawab yang ingin memecah belah bangsa," katanya.

Menurut dia, mempererat tali silaturahim lebih bermanfaat daripada membuat perpecahan yang bisa menimbulkan kesengsaraan umat manusia.

"Oleh karena itu, saya mengajak kepada warga tidak mudah dipecah belah oleh sekelompok orang atau golongan yang ingin memporak-porandakan persatuan dan kesatuan bangsa. Mari kita jaga persaudaraan dan sikapi dengan terus guyub rukun," ujarnya.

Ketua MUI Kabupaten Batang Zainul Irokhi mengatakan pihaknya akan menolak segala bentuk kekerasan dan mobilisasi massa yang bertujuan memecah belah persatuan bangsa Indonesia.

"Kami berharap ulama bersama umaro, serta masyarakat harus bersinergi menolak segala bentuk teror dan radikalisme yang bertujuan memecah belah persatuan bangsa," ucapnya.

Ia mengimbau pada penceramah agama seperti khatib dan dan takmir masjid tidak memberikan ceramah yang berkaitan atau menyinggung masalah politik di tempat ibadah.

"Kami minta kepada khatib dan takmir masjid jangan ada ceramah yang menyinggung politik hingga sampai ada keputusan MK. Keputusan MK adalah yang terbaik, biarkan warga tetap bersih tanpa terdoktrin isu-isu politik," katanya.
Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Moeldoko tegaskan pemerintah jaga keselamatan masyarakat Sebelumnya

Moeldoko tegaskan pemerintah jaga keselamatan masyarakat

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten Selanjutnya

Bawaslu jelaskan Jokowi tak langgar netralitas soal bansos di Banten