Pengamat: Kericuhan 22 Mei agar jadi momen perubahan kultur politik

Eggi dimintai keterangan lagi
Foto Dok - Polisi menunjukkan tersangka pelaku kericuhan pada Aksi 22 Mei saat gelar perkara di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (23/5/2019). Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap 183 tersangka pelaku kericuhan dari wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Bekasi, Jateng, dan Sumatera saat penyerangan ke Asrama Polri Petamburan, serta mengamankan barang bukti bom molotov, senjata tajam, petasan dan sejumlah amplop berisi uang. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/dok)
Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi politik Arya Wishnuardi berharap peristiwa kericuhan di Jakarta 21-22 Mei 2019 dapat menjadi pelajaran berharga bagi seluruh pihak untuk merubah kultur politik bangsa Indonesia.

"Peristiwa ini harus menjadi edukasi politik kita bahwa apapun kontestasi politik di Indonesia, jangan dibangun dengan budaya kekerasan," kata Arya Wishnuardi melalui siaran pers, Jakarta, Sabtu.

Demonstrasi berujung kericuhan di sekitar kantor Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) sangat disesalkannya. Apalagi, peristiwa yang dilatarbelakangi penolakan terhadap hasil Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 oleh kubu capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno itu, menelan korban jiwa.

"Sudah selayaknya kita prihatin dengan kejadian tersebut. Keprihatinan ini karena ada anak-anak di bawah umur sampai meninggal dunia," ujar Arya.

Arya pun memuji langkah Prabowo yang akhirnya menempuh langkah konstitusional. Menurut dia, gugatan kubu mantan Danjen Kopassus itu ke Mahkamah Konstitusi (MK), dinilai mampu meredakan suhu politik terlebih pascakericuhan.

"Kami apresiasi juga Pak Prabowo yang membawa sengketa Pilpres ke MK, secara konstitusional. Menurut saya, ini merupakan masukan positif yang bagus, menurunkan tensi di lapangan," ucapnya, berharap.

Arya percaya, putusan MK akan menjadi solusi terbaik bagi kedua kubu karena putusan MK merupakan upaya terakhir dalam mencari keadilan sehingga setelah itu kedua belah pihak bisa bersatu kembali membangun bangsa.

"Semua pihak mencari proses yang legitimate dan fair. Rekonsiliasi itu perlu framework yang kuat. Dalam proses di MK, semoga semua pihak yang bersengketa adu data secara terbuka. Siapapun yang nanti dinyatakan sebagai pemenang, publik dapat melihat ini sebagai proses yang fair dan transparan," tutur Sekretaris Jenderal Serikat Peternakan Rakyat Indonesia (SPRI) ini.

Polri perdalam penyidikan dalang kerusuhan pascapemilu

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
BPN: Prabowo-Sandi akan hadir di sidang perdana gugatan di MK Sebelumnya

BPN: Prabowo-Sandi akan hadir di sidang perdana gugatan di MK

Gerindra siap bangun koalisi jelang Pilkada Surabaya 2020 Selanjutnya

Gerindra siap bangun koalisi jelang Pilkada Surabaya 2020