Pengamanan di kawasan Gedung MK masih ketat

Pengamanan pasti ada peningkatan, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI, ujar Fajar

Jakarta (ANTARA) - Pengamanan di wilayah Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) pada Sabtu malam terlihat masih ketat, aparat kepolisian dari Brimob masih berjaga-jaga di depan gedung tersebut.

Meski aksi massa telah selesai dilakukan, namun aparat kepolisian dibantu TNI tetap melakukan pengamanan mengingat sejumlah pendaftaran sengketa pemilu legislatif tetap berlangsung meski sudah melewati tenggat waktu.

Pengamanan yang dilakukan oleh TNI dan Polri itu untuk menjaga adanya aksi massa yang mengajukan sengketa Pemilu 2019 ke MK. Terlebih, di wilayah itu berdekatan dengan Istana Negara.

Sementara itu, akses jalan menuju Istana Negara, Mahkamah Konstitusi, dan sejumlah gedung kementerian di Jalan Medan Merdeka Barat pada Sabtu masih steril dari aktivitas masyarakat.

Jalan ditutup dari depan Gedung Sapta Pesona, Kementerian Pariwisata hingga arah menuju Istana Negara.

Dari jembatan penyeberangan orang dekat Kementerian Pariwisata, tepatnya di belakang Patung Kuda Arjunawijaya, kawat berduri, blok-blok semen, tameng, dan beberapa mobil milik Korps Brigade Mobil (Brimob) terparkir membujur menghalangi pengendara atau pejalan kaki yang melintasi Jalan Medan Merdeka Barat.

Selain Jalan Medan Merdeka Barat, akses menuju Jalan Majapahit dan beberapa ruas jalan kecil dari Jalan Abdul Muis menuju Jalan Medan Merdeka Barat juga masih tertutup untuk pengendara dan pejalan kaki.

Walaupun demikian, ruas jalan tersebut masih dapat diakses oleh beberapa petugas kebersihan, awak media, pedagang makanan ringan, dan petugas keamanan.

Sementara itu, MK melalui juru bicaranya Fajar Laksono menyatakan pihaknya telah meningkatkan jumlah satuan pengamanan untuk mengamankan jalannya proses penyelesaian sengketa pemilu.

"Pengamanan pasti ada peningkatan, kami sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian dan TNI," ujar Fajar di Gedung MK Jakarta, Selasa (21/5).

Fajar mengatakan, personel gabungan TNI dan Polri yang sudah disiapkan untuk meningkatkan pengamanan di MK berjumlah 1.100 personel.

"Jumlah ini membantu pengamanan di MK sejak pengajuan permohonan sampai putusan, tapi tidak semua langsung diterjunkan," ujar Fajar.

Berapa personel perhari yang akan diterjunkan, dikatakan Fajar bergantung pada kebutuhan di lapangan, sehingga jumlah personel yang diterjunkan akan berbeda di setiap fase.

"Intinya pengamanan sudah disiapkan, sehingga persidangan di MK bisa berjalan dengan baik tanpa gangguan satu apapun," ujar Fajar.