Lima terduga teroris di Garut diserahkan ke Densus 88

Polisi temukan TKP lima korban tewas kericuhan 22 Mei
Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna saat memberikan keterangan kepada wartawan di Markas Polres Garut, Jawa Barat, Sabtu (25/05/2019). (Feri Purnama)
Semuanya sudah diserahkan ke Densus
Garut (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Garut AKBP Budi Satria Wiguna menyatakan, lima terduga teroris yang ditangkap di Jalan Raya Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Minggu (19/5) diserahkan penanganannya ke Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"Semuanya sudah diserahkan ke Densus," kata Budi di Markas Polres Garut, Sabtu.

Ia menuturkan, Polres Garut hanya berperan membantu dalam penangkapan para terduga teroris tersebut yang kebetulan terjaring razia di wilayah Malangbong.

Lima terduga teroris yang memakai mobil itu, kata dia, hendak pergi ke Jakarta untuk mengikuti aksi 22 Mei menjelang keputusan hasil pemilihan presiden oleh KPU Pusat.

"Jadi dalam penanganan jaringan teror tugasnya bukan di Polres Garut, kami di sini hanya membantu," ucapnya.

Ia mengungkapkan, sebelumnya jajaran Polres Garut melakukan operasi menjaga keamanan dan ketertiban menjelang pengumuman hasil pemilihan presiden oleh KPU di Jakarta.

Namun petugas di lapangan, kata dia, mendapatkan informasi adanya mobil dari arah Tasikmalaya yang berputar arah, kemudian petugas mengejarnya hingga akhirnya berhasil ditangkap.

"Awalnya ada informasi kendaraan yang putar arah ke Tasik lagi, ada kecurigaan, kami amankan," tuturnya.

Ia menambahkan, selama ini menjelang dan setelah selesainya penetapan hasil Pemilu 2019 di Jakarta, wilayah Garut terjaga aman dan damai.

"Situasi di Garut aman terkendali," ujarnya.

Kasur dan bantal keselamatan di jalur mudik Bandung-Garut

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
Penetapan Caleg terpilih setelah 1 Juli di Rejang Lebong Sebelumnya

Penetapan Caleg terpilih setelah 1 Juli di Rejang Lebong

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara Selanjutnya

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara