Pemprov Papua minta masyarakat tidak terlibat aksi kerusuhan

Polisi temukan TKP lima korban tewas kericuhan 22 Mei
Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal saat berbica dengan sejumlah awak media. ANTARA/Hendrina Dian Kandipi/aa
Dengan menjadi minoritas justru harus menjadi contoh bahwa di Papua terjadi suatu kesatuan dan persatuan dengan memberikan rasa damai, ujarnya
Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua meminta masyarakat di wilayahnya untuk tidak terlibat maupun menjadi bagian dalam aksi mendukung kerusuhan yang terjadi di ibu kota Jakarta.

Wakil Gubernur (Wagub) Papua Klemen Tinal, di Jayapura, Rabu, mengatakan, Bumi Cenderawasih memiliki corak kehidupan demokrasi dengan gaya berbeda dan lebih baik sehingga diharapkan jangan sampai terlibat dengan aksi yang terjadi di Jakarta.

"Justru masyarakat Papua harus mendoakan agar semua dapat berjalan dengan aman sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia bisa damai," katanya.

Menurut Klemen, di Papua tidak dapat dipungkiri merupakan bagian minoritas sehingga diharapkan tidak bertindak aneh-aneh dan tidak perlu heboh-heboh seperti di Jakarta.

"Dengan menjadi minoritas justru harus menjadi contoh bahwa di Papua terjadi suatu kesatuan dan persatuan dengan memberikan rasa damai," ujarnya.

Dia menjelaskan, memberikan rasa damai ini bisa dimulai dari pucuk pimpinan hingga rakyat, tokoh agama, pemuda, perempuan, pers dan lain sebagainya.

"Masyarakat Bumi Cenderawasih harus dapat menunjukkan bahwa Papua merupakan tanah yang damai bagi semua pihak dan wilayah," katanya.

Sebelumnya, pihak kepolisian mulai Selasa malam (21/5) hingga Rabu (22/5) sudah mengamankan 99 orang di beberapa titik lokasi kerusuhan di Jakarta yang diduga merupakan massa dari isu "people power" berbau politik.
Pewarta:
Editor: Edy Supriyadi
Copyright © ANTARA 2019
Kapolda imbau warga Jateng tetap jaga kondusifitas Sebelumnya

Kapolda imbau warga Jateng tetap jaga kondusifitas

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara Selanjutnya

Sidang MK, KPU nilai tim kuasa hukum BPN tidak taat hukum acara