Padang, (ANTARA) - Sejumlah Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Sumatera Barat mengajak para tokoh nasional bersama-sama merajut kembali persatuan dan kesatuan pasca-Pemilu 2019 yang dapat memicu perpecahan antaranak bangsa.
"Kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor untuk merekatkan kembali persatuan dan kesatuan yang retak akibat pemilu," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumbar Ahya Rizki di Padang, Senin.
Terkait people power, ia menilai gerakan tersebut sah secara konstitusi. Namun, jika gerakan itu dilakukan secara inkonstitusional tentu tidak akan didukung.
"Gerakan yang mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas hal ini tentu tidak dibenarkan," kata dia.
Baca juga: PBNU ajak Nahdliyin tidak ikut "people power"
Sementara Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbar Wendi Juli Putra menambahkan banyak wacana dimunculkan seperti jika mendukung people power mereka dikatakan pro capres 02 dan jika menolak gerakan people power dikatakan pro capres 01.
"Padahal tidak sesederhana itu karena kami lebih mementingkan persatuan. Jika ada yang tidak menerima sebaiknya melalui jalur yang ada," katanya.
PKC PMII Sumbar Robi Indra Saputra mengatakan hendaknya momen Hari Kebangkitan Nasional ini memicu rasa persatuan dan kesatuan.
Ia mengatakan jika ada kecurangan dalam pemilu tentu pihaknya akan menentang dan melawan. Namun, jika seluruh proses pemilu berjalan dengan baik tentu pihaknya ikut mendukung.
Baca juga: Bawaslu: laporan BPN Prabowo-Sandi tidak dapat diterima
Pihaknya turut berdukacita atas kematian petugas KPPS dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
"Kita minta pemilu ini dievaluasi sehingga tidak ada lagi korban dari pelaksanaan pemilu ini ke depannya," kata dia.
"Kami sebagai generasi muda ingin menjadi pelopor untuk merekatkan kembali persatuan dan kesatuan yang retak akibat pemilu," kata Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sumbar Ahya Rizki di Padang, Senin.
Terkait people power, ia menilai gerakan tersebut sah secara konstitusi. Namun, jika gerakan itu dilakukan secara inkonstitusional tentu tidak akan didukung.
"Gerakan yang mendelegitimasi KPU sebagai penyelenggara pemilu dan Bawaslu sebagai pengawas hal ini tentu tidak dibenarkan," kata dia.
Baca juga: PBNU ajak Nahdliyin tidak ikut "people power"
Sementara Ketua Badko Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumbar Wendi Juli Putra menambahkan banyak wacana dimunculkan seperti jika mendukung people power mereka dikatakan pro capres 02 dan jika menolak gerakan people power dikatakan pro capres 01.
"Padahal tidak sesederhana itu karena kami lebih mementingkan persatuan. Jika ada yang tidak menerima sebaiknya melalui jalur yang ada," katanya.
PKC PMII Sumbar Robi Indra Saputra mengatakan hendaknya momen Hari Kebangkitan Nasional ini memicu rasa persatuan dan kesatuan.
Ia mengatakan jika ada kecurangan dalam pemilu tentu pihaknya akan menentang dan melawan. Namun, jika seluruh proses pemilu berjalan dengan baik tentu pihaknya ikut mendukung.
Baca juga: Bawaslu: laporan BPN Prabowo-Sandi tidak dapat diterima
Pihaknya turut berdukacita atas kematian petugas KPPS dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
"Kita minta pemilu ini dievaluasi sehingga tidak ada lagi korban dari pelaksanaan pemilu ini ke depannya," kata dia.
Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019
