counter

PWNU Lampung ajak semua pihak jaga kondusifitas jelang 22 Mei

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
KH. M. Mukri saat memberikan pandangannya atas situasi perpolitikan jelang hasil pemilu pada tanggal 22 Mei Nanti, Senin (20/5/2019) (Antara.lampung.com/Dian Hadiyatna)
Bandarlampung (ANTARA) - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Lampung mengajak semua pihak untuk menjaga kondusifitas dan kestabilan bangsa Indonesia jelang pengumuman hasil Pemilu 2019 pada tanggal 22 Mei mendatang.

"Saat ini dan menjelang tanggal 22 Mei tensi perpolitikan bukannya turun, tapi semakin menaik.  Oleh sebab itu, semua pihak diharapkan dapat menahan diri untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan NKRI," kata Ketua PWNU Lampung KH. M. Mukri dalam Multaqo Ulama, Habaib, dan Cendekiawan Muslim di Bandarlampung, Senin.

Baca juga: LPOI imbau masyarakat tak turun ke jalan 22 Mei

Menurut dia, dalam sebuah proses demokrasi pastinya akan ada pihak yang menang dan pihak yang kalah. Maka dari itu, bagi mereka yang menang untuk tidak merayakannya secara berlebihan dan untuk yang kalah agar dapat menerimanya dengan lapang dada.

Ia mengatakan jangan sampai bangsa ini menjadi seperti negara-negara Arab yang hancur akibat perpecahan di dalam atau yang dikenal dengan "Arab Springs" yang disebabkan oleh ketidakpuasan, tetapi cara menyalurkan aspirasinya yang salah.

"Kita di sini tidak ingin bangsa ini hancur akibat perang saudara seperti Irak, Suriah, Mesir, dan lainnya. Maka dari itu, marilah kita bersatu menyongsong Indonesia yang lebih baik," katanya.

Ia mengatakan tentunya sebagai sebuah negara yang telah merdeka selama 74 tahun dan sedang menuju ke arah yang lebih maju suasana seperti sekarang harus dapat dihindarkan dan jangan sampai berlanjut.

Baca juga: Delapan pesan damai ulama Bogor hadapi 22 Mei

Mukri menjelaskan apabila pihak yang kalah ataupun tidak puas dan ingin menggugat hasil dari pemilu yang mereka anggap tidak sesuai maka dapat dilakukan melalui jalur konstitusi yang berlaku di negara ini.

"Bila ingin menggugat sebaiknya ke lembaga yang berwenang, kita adalah negara hukum dan memfasilitasi semua pengaduan yang diajukan, jangan sampai karena itu kita menabrak konstitusi yang ada karena bila ini terjadi akan berbahaya bagi NKRI," kata Mukri.

Ia juga meminta kepada pihak penyelenggara pemilu untuk tetap melanjutkan tahapannya secara adil dan jujur serta terbuka serta meminta TNI/Polri untuk dapat mengamankan hal-hal yang tidak diinginkan tanpa tindakan represif.

Baca juga: Kapolri yakin penetapan pemilu baik-baik saja

Mukri juga mengharapkan ke depannya semua pihak yang terkait dalam pemilu dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, menjaga rasionalitas berpikir serta kembali kepada Bhinbeka Tunggal Ika sebagai semboyan negara sebab NKRI adalah harga mati.

Dalam multaqo tersebut dilakukan penandatanganan seruan dan pernyataan kebangsaan oleh Wali Kota Bandarlampung Herman HN, Kapolda Lampung Irjen Purwadi Arianto, Ketua MUI Lampung KH. Khairudin Tahmid.

Kemudian Ketua PWNU Lampung KH. Muhamad Mukri, Ketua ICMI Orwil Lampung H Yusuf Barusman serta Tokoh Lintas Agama lainnya.

Baca juga: TNI-Polri kerahkan 32 ribu personel amankan KPU pada 22 Mei
Pewarta:
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2019
Gubernur Bali minta masyarakat Jangan Ikut-Ikutan demonstrasi Sebelumnya

Gubernur Bali minta masyarakat Jangan Ikut-Ikutan demonstrasi

Nadiem dapat dukungan dari Asosiasi Driver Online Selanjutnya

Nadiem dapat dukungan dari Asosiasi Driver Online