pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Mantan Komisioner KPU imbau isu people power ditanggapi bijak

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Logo KPU (Foto AntaraSumut/ist)
Jakarta (ANTARA) - Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Purworejo (Jateng) Agung Haribowo mengimbau semua pihak untuk memiliki sikap bijaksana dan menaati aturan demi tetap terjaganya persatuan dan kesatuan Indonesia, terkait wacana people power yang dihembuskan elit politik.

"Indonesia adalah negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kita baru saja sukses menyelenggarakan Pemilu terumit di dunia yang menggabungkan Pemilu Presiden, DPD, DPR, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II. Hal ini perlu diapresiasi semua pihak dan seyogyanya semua kontestan menekankan prinsip siap menang dan siap kalah, menerima hasil KPU, bukan malah menimbulkan isu-isu yang meresahkan masyarakat," kata Agung melalui siaran pers, Sabtu.

Menurut dia, penolakan terhadap hasil Pemilu merupakan hal yang melanggar aturan dan hukum yang berlaku.

Agung yang pernah menjabat anggota KPUD Purworejo dua periode ini pun meminta Polri untuk menindak tegas kepada para pelaku penyebar informasi hoaks soal Pemilu dan elit politik yang sering menimbulkan kontroversi dan polemik sehingga kerap memprovokasi masyarakat bawah.

"Polri harus lebih tegas dalam menangani para elit politik dan pelaku penyebar hoaks khususnya terkait Pemilu yang secara masif disuarakan seolah-olah terjadi kecurangan massal namun tidak mampu memberikan bukti yang akurat sehingga jelas yang disasar adalah reputasi KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Hal ini telah meresahkan dan membingungkan masyarakat bawah serta berpotensi menimbulkan chaos di masyarakat sehingga sudah seharusnya Polri tegas menindak mereka," katanya.

Agung pun meminta pihak-pihak yang berkepentingan agar tidak memprovokasi masyarakat dengan wacana people power yang bukan merupakan bagian dari mekanisme protes terhadap hasil Pemilu.

"Tidak perlu ada pengerahan massa (people power) yang justru akan menimbulkan hal yang lebih parah lagi," katanya.

Menurutnya, people power adalah gerakan untuk kepentingan sesaat dan kepentingan kelompok atau perorangan yang tidak bertanggungjawab terhadap masyarakat.

Ia pun meminta masyarakat tidak cemas terkait isu people power dan mempercayakan kepada pemerintah khususnya TNI Polri untuk menangani permasalahan tersebut.

"Masyarakat tidak usah cemas, saya yakin TNI Polri solid dan siap mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Pemilu serta menjaga stabilitas keamanan," pungkasnya.
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
KSBSI DKI Jakarta pastikan tidak ikut aksi 22 Mei Sebelumnya

KSBSI DKI Jakarta pastikan tidak ikut aksi 22 Mei

Khofifah optimistis putusan MK tak ubah hasil Pilpres 2024 Selanjutnya

Khofifah optimistis putusan MK tak ubah hasil Pilpres 2024