Jakarta (ANTARA) - Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DKI Jakarta menegaskan bahwa mereka tidak akan melakukan aksi dan kegiatan dalam bentuk apapun pada momen pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum terkait hasil Pemilu 2019, Rabu 22 Mei mendatang.
"Untuk tanggal 21 dan 22 Mei kan banyak elemen masyarakat yang berencana datang ke KPU dan Bawaslu. Tapi sesuai arahan dari pimpinan, kami tidak akan turun ke jalan," ujar Korwil KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Dia menyebutkan, pihaknya akan menghormati apapun keputusan yang ditetapkan oleh KPU. "Kami mendukung segala keputusan yang dihasilkan KPU," katanya.
Mengenai pernyataan isu people power yang akhir-akhir ini kerap diutarakan oleh beberapa elit politik maupun tokoh nasional, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
"Isu (people power) tersebut sudah tidak pas di zaman sekarang. Harapan kami pada masyarakat agar berpikir cerdas dan rasional. Toh bila ditemukan kecurangan, kan negara kita negara hukum, ada mekanismenya. Bukan mengajak masyarakat untuk turun ke jalan," katanya.
Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurzaman.
"Bahwa pada tanggal 22 (Mei) itu kami akan mendengarkan saja hasil resmi KPU. Apapun hasilnya itu yang akan kami terima, jalan yang terbaik buat kita semua. Tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada," katanya.
"Untuk tanggal 21 dan 22 Mei kan banyak elemen masyarakat yang berencana datang ke KPU dan Bawaslu. Tapi sesuai arahan dari pimpinan, kami tidak akan turun ke jalan," ujar Korwil KSBSI DKI Jakarta, Dwi Harto melalui siaran pers di Jakarta, Sabtu.
Dia menyebutkan, pihaknya akan menghormati apapun keputusan yang ditetapkan oleh KPU. "Kami mendukung segala keputusan yang dihasilkan KPU," katanya.
Mengenai pernyataan isu people power yang akhir-akhir ini kerap diutarakan oleh beberapa elit politik maupun tokoh nasional, pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak terpengaruh untuk melakukan tindakan yang berpotensi melanggar hukum.
"Isu (people power) tersebut sudah tidak pas di zaman sekarang. Harapan kami pada masyarakat agar berpikir cerdas dan rasional. Toh bila ditemukan kecurangan, kan negara kita negara hukum, ada mekanismenya. Bukan mengajak masyarakat untuk turun ke jalan," katanya.
Pernyataan yang sama juga disampaikan Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurzaman.
"Bahwa pada tanggal 22 (Mei) itu kami akan mendengarkan saja hasil resmi KPU. Apapun hasilnya itu yang akan kami terima, jalan yang terbaik buat kita semua. Tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan aturan yang ada," katanya.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2019
