counter

Ketua FKUB Banyumas ajak semua pihak terima hasil Pemilu 2019

Tingkat partisipasi Pemilu 2019 tertinggi setelah reformasi
Ketua FKUB Kabupaten Banyumas Dr. K. H. Muhammad Roqib, M.Ag. (Foto: Dok. Polres Banyumas)
Kami menganggap bahwa Pemilu Serentak 2019 telah berjalan sesuai prosedur, sehingga kepada semua pihak diharapkan menerima dengan legawa hasil Pemilu Serentak 2019 yang akan diumumkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI pada tanggal 22 Mei
Purwokerto (ANTARA) - Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Dr KH Muhammad Roqib, M.Ag. mengajak semua pihak untuk menerima hasil perolehan suara Pemilu Serentak 2019 dengan legawa.

"Kami menganggap bahwa Pemilu Serentak 2019 telah berjalan sesuai prosedur, sehingga kepada semua pihak diharapkan menerima dengan legawa hasil Pemilu Serentak 2019 yang akan diumumkan KPU (Komisi Pemilihan Umum) RI pada tanggal 22 Mei," katanya di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis.

Jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas atau melihat adanya kecurangan dalam Pemilu Serentak 2019, kata dia, sekiranya dapat mengambil langkah-langkah hukum yang telah diatur.

Dalam hal ini, pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil perolehan suara Pemilu Serentak 2019 dapat mengadu kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Disinggung mengenai adanya rencana sekelompok orang yang akan melakukan gerakan "people power" di Jakarta pada tanggal 22 Mei 2019, Pengasuh Pesantren Mahasiswa "An Najah" itu mengatakan pengerahan kekuatan massa tersebut sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam karena merupakan perilaku orang yang emosi.

"Berkaitan dengan hal tersebut, kami dari FKUB Banyumas juga sudah memiliki rencana untuk mengadakan kegiatan yang akan mengumpulkan seluruh pengurus FKUB tingkat kecamatan dan generasi muda di kabupaten untuk menolak rencana kegiatan 'people power' di Jakarta," ujarnya yang juga Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Ia mengatakan pihaknya berusaha ikut mengantisipasi agar gerakan pengerahan kekuatan massa tersebut tidak terjadi karena lebih besar mudaratnya dan akan sangat merugikan.

Dia mengaku melihat banyak pihak yang berkepentingan dalam gerakan "people power" untuk mengganggu stablitas keamanan.

"Pada akhirnya, kami menolak adanya ajakan dari sebagian kecil masyarakat yang akan melakukan aksi 'people power' pada tanggal 22 Mei 2019," tegasnya.

Ulama NTB: dukung KPU, tolak people power

Pewarta:
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2019
KPU persilahkan MER-C layangkan gugatan ke Mahkamah Internasional Sebelumnya

KPU persilahkan MER-C layangkan gugatan ke Mahkamah Internasional

Seorang anggota DPRD Jember terpilih naik ojek untuk hadiri pelantikan Selanjutnya

Seorang anggota DPRD Jember terpilih naik ojek untuk hadiri pelantikan