Akademisi Yogyakarta serukan sikap kenegarawanan terima hasil pemilu

Situasi sosial-politik yang berkembang pascapemilu dikhawatirkan akan mengganggu keutuhan bangsa Indonesia yang saat ini sedang mencurahkan energinya untuk mengejar ketertinggalannya dibanding bangsa-bangsa lain, kata dia

Yogyakarta (ANTARA) - Para akedemisi dari sejumlah perguruan tinggi di Yogyakarta mengeluarlan seruan kepada seluruh kontestan Pemilu 2019 untuk mengedepankan sikap kenegarawananan menerima hasil pemilu yang secara resmi akan diumumkan KPU RI.

"Mengedepankan sikap kenegarawanan dalam menerima hasil pemilu sebagai mekanisme tertinggi kedaulatan rakyat," kata Rektor UGM Panut Mulyono saat menyampaikan deklarasi "Seruan Bulaksumur untuk Persatuan dan Kesatuan Bangsa" di Halaman Balairung, UGM, Yogyakarta, Senin.

Dalam seruan itu, para kontestan juga diharapkan dapat menggunakan cara-cara damai dan prosedural sebagaimana diatur dalam undang-undang (UU) dalam merespons ketidakpuasan atas hasil pemilu dengan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Berbagai pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu juga diminta tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang memperkeruh suasana dan melahirkan kontroversi di masyarakat.

"Mengawal pelaksanaan pemilu dan hasilnya dengan mematuhi konstitusi dan berbagai peraturan perundangan yang berlaku," kata Panut.

Menurut Panut, bangsa Indonesia patut bersyukur karena pelaksanaan Pemilu serentak pada 17 April sebagai amanat konstitusi telah berjalan dengan aman, tertib, damai, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang demokratis yaitu jujur dan adil.

Namun demikian, lanjut dia, para akdemisi perlu merespons karena dalam perkembangannya, hasil pemilu yang prosesnya berlangsung baik tersebut telah menimbulkan suasana pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Pro kontra tersebut, menurut dia, terjadi karena masing-masing pihak yang terlibat dalam kontestasi pemilu telah mengklaim kemenangan secara sepihak, menuduh pihak lain berbuat curang, dan adanya upaya-upaya mendelegitimasi hasil pemilu dengan mempersoalkan kredibilitas lembaga penyelenggara pemilu.

"Situasi sosial-politik yang berkembang pascapemilu dikhawatirkan akan mengganggu keutuhan bangsa Indonesia yang saat ini sedang mencurahkan energinya untuk mengejar ketertinggalannya dibanding bangsa-bangsa lain," kata dia.

Demokrasi, kata Panut, tidak boleh mengkotak-kotakkan elemen bangsa, namun sejatinya demokrasi harus menjadi sarana pemersatu bangsa.

"Setelah 22 Mei (pascapengumuman hasil pemilu) kita tidak bicara 01 atau 02 lagi, kita bicara nomor 3, yakni persatuan Indonesia," kata dia.

Selain Panut, hadir sejumlah rektor di perguruan tinggi di DIY di antaranya Rektor Universitas Widya Mataram Edy Suandi Hamid, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta Purwo Santoso, serta puluhan akdemikus lainnya di DIY.