counter

Akademisi nilai Pemilu serentak perlu dievaluasi

Perludem usulkan Pilkada DKI Jakarta tahun 2022
Proses penandatanganan berita acara pada Pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan dan penetapan suara dalam Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Gorontalo Utara, baru-baru ini. (ANTARA/Susanti Sako)
... petugas KPPS yang saya temui berujar, rasanya jari-jemari dan tulang belakang mau remuk sebab proses penyiapan formulir khususnya penandatanganan berita acara, memakan waktu sangat panjang...
Gorontalo, Gorontalo (ANTARA) - Akademisi Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Samsi Pomalingo MA, menilai pelaksanaan Pemilu serentak di Indonesia, perlu dievaluasi lebih rinci. "Meskipun kinerja para penyelenggara Pemilu, baik KPU hingga Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) patut diapreasiasi, namun tidak dipungkiri jika beberapa kekurangan masih mewarnai proses pelaksanaannya," ujar dia, di Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Jumat.

Hal yang wajib menjadi fokus perhatian menyebabkan Pemilu serentak perlu dievaluasi kata Samsi, adalah banyaknya korban berjatuhan di kalangan penyelenggara, khususnya para KPPS.

Beban kerja mereka yang terlalu tinggi, mengakibatkan mereka kurang beristirahat bahkan asupan makanan yang mungkin saja tidak teratur, atau bahkan karena terlalu fokus sampai lupa makan, dan dia juga menyinggung bilangan honorarium bagi petugas yang minim. 

Ia berpendapat, Pemilu serentak perlu dikaji, seperti memisahkan pelaksanaannya menjadi beberapa bagian.

"Saya menyimak, yang menguras energi para penyelenggara dan yang paling melelahkan, adalah ribuan dokumen yang harus mereka siapkan, belum lagi jika harus menandatangani formulir-formulir itu. Beberapa petugas KPPS yang saya temui berujar, rasanya jari-jemari dan tulang belakang mau remuk sebab proses penyiapan formulir khususnya penandatanganan berita acara, memakan waktu sangat panjang," katanya.

Ke depan, Pemilu untuk presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD, sebaiknya terpisah dengan pelaksanaan Pemilihan DPRD Provinsi dan Kabupaten, termasuk harus terpisah dengan pelaksanaan Pilkada. "Pemilu 2019 cukup menjadi evaluasi pelaksanaan Pemilu serentak," ucapnya.

Namun begitu, Samsi mengajak publik khususnya masyarakat Gorontalo, untuk mengapresiasi kinerja para penyelenggara Pemilu serentak ini.

Ia menilai, Pemilu serentak terlaksana dengan baik tanpa konflik serius secara horisontal. Pelaksanaannya pun damai dan aman, meski ketegangan-ketegangan emosional khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, cukup mewarnai.

Namun masyarakat Indonesia semakin sadar dalam menggunakan hak pilihnya.

Meski ada juga pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya baik di dalam negeri maupun luar negeri. Ia berharap, beberapa catatan pada pelaksanaan Pemilu 2019, menjadi poin penting dalam evaluasi yang perlu dilakukan pemerintah.

Baca juga: Pengamat nilai Pemilu 2024 tak perlu serentak

Baca juga: 11 penyelenggara Pemilu di Riau meninggal dunia dipicu kelelahan

Baca juga: Ratusan petugas berkorban jiwa raga demi kelancaran Pemilu 2019

Baca juga: Akademisi minta pemilu perlu dievalusi

Menkeu anggarkan santunan bagi petugas korban Pemilu 2019

Pewarta:
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2019
Bawaslu bangga dengan partisipasi pemilih Kota Mataram Sebelumnya

Bawaslu bangga dengan partisipasi pemilih Kota Mataram

Pilkades serentak Kabupaten Tegal Selanjutnya

Pilkades serentak Kabupaten Tegal