Madiun (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, Jawa Timur, melakukan pemantauan terhadap partai politik peserta pemilu 2019 yang ada di wilayahnya terkait dengan kewajiban penyerahan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pascaproses pemungutan suara.
Komisioner KPU Kota Madiun Sukamto, Senin mengatakan, monitor dilakukan agar partai politik (parpol) tidak molor dalam menyerahkan LPPDK karena jika terlambat akan terkena sanksi.
"Mengingat dari pengumpulan laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan LPSDK di Kota Madiun ada parpol yang terlambat mengumpulkan, maka kami melakukan monitor agar tidak ada parpol yang lupa," ujar Sukamto kepada wartawan.
Sebab, bila caleg maupun peserta pemilu tersebut yang dinyatakan terpilih, namun tidak menyampaikan LPPDK, maka dia terancam tidak akan dilantik.
Sesuai jadwal, tahapan penyerahan LPPDK berlangsung dari tanggal 26 April hingga 1 Mei 2019. Nantinya parpol yang bertanggung jawab mengirimkan laporan tersebut ke KPU.
"Selanjutnya KPU akan melaporkannya ke Kantor Akuntan Publik (KAP) pada 2 Mei. Satu parpol akan diaudit oleh satu KAP," kata dia.
Ia menjelaskan, LPPDK berbeda dengan LADK maupun LPSDK. Adapun LPPDK merupakan bentuk laporan akhir parpol dan caleg peserta pemilu.
Dalam tahapan ini, KPU sifatnya hanya mengumpulkan saja setelah itu langsung diserahkan ke KAP. Hal itu sesuai aturan bahwa KPU tidak punya kewenangan untuk memeriksa isi LPPDK.
Sementara, disinggung tentang perkembangan proses rekapitulasi, Sukamto menyatakan KPU Kota Madiun akan mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota/kabupaten pada tanggal 30 April 2019.
Nantinya, dalam tahapan penghitungan suara tingkat kota/kabupaten, hasil rekapitulasi tingkat PPK akan dipaparkan dan setelah itu disahkan untuk kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur.
Komisioner KPU Kota Madiun Sukamto, Senin mengatakan, monitor dilakukan agar partai politik (parpol) tidak molor dalam menyerahkan LPPDK karena jika terlambat akan terkena sanksi.
"Mengingat dari pengumpulan laporan awal dana kampanye (LADK) dan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) dan LPSDK di Kota Madiun ada parpol yang terlambat mengumpulkan, maka kami melakukan monitor agar tidak ada parpol yang lupa," ujar Sukamto kepada wartawan.
Sebab, bila caleg maupun peserta pemilu tersebut yang dinyatakan terpilih, namun tidak menyampaikan LPPDK, maka dia terancam tidak akan dilantik.
Sesuai jadwal, tahapan penyerahan LPPDK berlangsung dari tanggal 26 April hingga 1 Mei 2019. Nantinya parpol yang bertanggung jawab mengirimkan laporan tersebut ke KPU.
"Selanjutnya KPU akan melaporkannya ke Kantor Akuntan Publik (KAP) pada 2 Mei. Satu parpol akan diaudit oleh satu KAP," kata dia.
Ia menjelaskan, LPPDK berbeda dengan LADK maupun LPSDK. Adapun LPPDK merupakan bentuk laporan akhir parpol dan caleg peserta pemilu.
Dalam tahapan ini, KPU sifatnya hanya mengumpulkan saja setelah itu langsung diserahkan ke KAP. Hal itu sesuai aturan bahwa KPU tidak punya kewenangan untuk memeriksa isi LPPDK.
Sementara, disinggung tentang perkembangan proses rekapitulasi, Sukamto menyatakan KPU Kota Madiun akan mulai melakukan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kota/kabupaten pada tanggal 30 April 2019.
Nantinya, dalam tahapan penghitungan suara tingkat kota/kabupaten, hasil rekapitulasi tingkat PPK akan dipaparkan dan setelah itu disahkan untuk kemudian dilaporkan ke KPU Provinsi Jawa Timur.
Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
