Garut (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, mengevaluasi setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mulai dari tahapan pendistribusian logistik termasuk penugasan terhadap petugas penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan hingga Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menjadi bahan laporan ke tingkat pusat.
"Banyak hal (evaluasi), terutama kesediaan logistik yang lebih awal dari KPU RI," kata Ketua KPU Garut Junaidin Basri di Garut, Selasa.
Ia menuturkan, evaluasi penyelenggaraan memang seharusnya dilakukan untuk mengetahui segala kekurangannya sehingga pelaksanaan pemilu ke depannya bisa lebih baik tanpa ada hambatan atau menimbulkan korban jiwa karena sakit atau kelelahan.
Evaluasi yang sudah menjadi bahan pembahasan oleh KPU Garut, kata dia, di antaranya waktu pendistribusian logistik dari pusat ke Garut agar lebih cepat, kemudian ada pemberian asuransi jiwa bagi petugas penyelenggara pemilu.
"Evaluasinya ada asuransi bagi penyelenggara pemilu sampai fasilitas kesehatan," katanya.
Ia mengatakan, Pemilu 2019 saat ini diselenggarakan secara serentak yakni pemilihan presiden wakil presiden, kemudian pemilihan legislatif tingkat pusat, provinsi, daerah dan pemilihan DPD.
KPU Garut, kata dia, merupakan salah satu kabupaten yang berusaha kerja keras agar penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten hingga ke setiap desa berlangsung dengan lancar dan sukses, meskipun ditemukan banyak petugas yang sakit.
"Hampir semua PPK (panitia pemungutan kecamatan) mengalaminya (sakit)," kata Junaidin.
Ia menambahkan, evaluasi lainnya terkait batasan usia yakni diutamakan masih muda dengan ijazah pendidikan minimal tingkat SMA sederajat dan kondisi kesehatan prima bagi para petugas penyelenggara pemilu di daerah.
"Syarat minimal pendidikan SMA dan belum dua periode menjadi PPK, umumnya usia muda," katanya.
Sementara itu, tahapan pemilu di Garut sudah memasuki rekapitulasi perolehan suara untuk pemilihan presiden, legislatif dan DPD di tingkat kecamatan, untuk selanjutnya diserahkan dan akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten.
"Banyak hal (evaluasi), terutama kesediaan logistik yang lebih awal dari KPU RI," kata Ketua KPU Garut Junaidin Basri di Garut, Selasa.
Ia menuturkan, evaluasi penyelenggaraan memang seharusnya dilakukan untuk mengetahui segala kekurangannya sehingga pelaksanaan pemilu ke depannya bisa lebih baik tanpa ada hambatan atau menimbulkan korban jiwa karena sakit atau kelelahan.
Evaluasi yang sudah menjadi bahan pembahasan oleh KPU Garut, kata dia, di antaranya waktu pendistribusian logistik dari pusat ke Garut agar lebih cepat, kemudian ada pemberian asuransi jiwa bagi petugas penyelenggara pemilu.
"Evaluasinya ada asuransi bagi penyelenggara pemilu sampai fasilitas kesehatan," katanya.
Ia mengatakan, Pemilu 2019 saat ini diselenggarakan secara serentak yakni pemilihan presiden wakil presiden, kemudian pemilihan legislatif tingkat pusat, provinsi, daerah dan pemilihan DPD.
KPU Garut, kata dia, merupakan salah satu kabupaten yang berusaha kerja keras agar penyelenggaraan pemilu di tingkat kabupaten hingga ke setiap desa berlangsung dengan lancar dan sukses, meskipun ditemukan banyak petugas yang sakit.
"Hampir semua PPK (panitia pemungutan kecamatan) mengalaminya (sakit)," kata Junaidin.
Ia menambahkan, evaluasi lainnya terkait batasan usia yakni diutamakan masih muda dengan ijazah pendidikan minimal tingkat SMA sederajat dan kondisi kesehatan prima bagi para petugas penyelenggara pemilu di daerah.
"Syarat minimal pendidikan SMA dan belum dua periode menjadi PPK, umumnya usia muda," katanya.
Sementara itu, tahapan pemilu di Garut sudah memasuki rekapitulasi perolehan suara untuk pemilihan presiden, legislatif dan DPD di tingkat kecamatan, untuk selanjutnya diserahkan dan akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kabupaten.
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
