counter

Akbar Tanjung usulkan pileg dan pilpres terpisah

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar H Akbar Tanjung. (Foto ANTARA/Nur Imansyah).

Mataram (ANTARA) - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar H Akbar Tanjung mengusulkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilihan presiden selanjutnya dilakukan secara terpisah tidak seperti pada pemilu 2019.

"Dari pengalaman saya di berbagai pemilihan umum. Pemilu kali ini patut kita evaluasi secara mendalam. Apakah nanti bisa tetap dilakukan bersama-sama atau dipisah seperti pada waktu pemilu sebelum-sebelumnya," kata Akbar Tanjung saat menghadiri pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat periode 2019-2024, H Faozan Khalid dan Hj Sumiatun di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa.

Ia mengakui, meski secara efektivitas pelaksanaan pemilu 2019 baik, karena baru pertama kali dilakukan serentak dengan mengikutkan pemilihan presiden, pemilihan legislatif dan DPD RI di dalamnya namun Akbar Tanjung melihat hal itu justru berimbas pada turunnya fisik para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), sehingga di sejumlah daerah banyak petugas KPPS yang akhirnya jatuh sakit hingga meninggal dunia.

Tak hanya itu, menurut Akbar Tanjung, akibat pemilu digabung bersamaan dengan pilpres suara partai politik menjadi turun. Karena banyak di antara masyarakat yang lebih cendrung tertarik dengan proses pilpres daripada pemilihan legislatif. Belum lagi cost politik dari konsekuensi pemilu dilakukan serentak menjadi bertambah.

"Kalau dari sisi partai politik ada baiknya kita lakukan evaluasi secara mendalam, yakni kembali pada pemilu sebelumnya dilakukan terpisah. Tapi kalau terpisah jaraknya tidak terlalu lama. Karena dengan pemilihan serentak cukup membuat energi yang besar dari peserta dan parpol sebagai satu lembaga yang mencalonkan presiden dan wapres," jelasnya.

Karena itu, mantan Ketua Umum Partai Golkar tersebut menganjurkan jika pada pemilu 2024 dilakukan secara terpisah sehingga konsentrasi masyarakat tidak terpecah belah karena pemilihan presiden dan pemilihan legislatif.

"Ada baiknya kembali ke sistem yang terpisah sehingga energi tidak terkuras sekian banyak dan juga cost sangat tinggi," katanya.

Gubernur minta Bupati dan Wabup Lombok Barat jaga persaudaraan

Pewarta:
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Guru Besar UIN-SGD menilai Pemilu 2019 paling tidak efisien Sebelumnya

Guru Besar UIN-SGD menilai Pemilu 2019 paling tidak efisien

Nadiem dapat dukungan dari Asosiasi Driver Online Selanjutnya

Nadiem dapat dukungan dari Asosiasi Driver Online