Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya 54 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan 10 aparat kepolisian saat menjalankan tugas pemilu sejak 17 April 2019.
"Saya sampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Pengorbanan mereka dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tidak akan sia-sia," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dia meminta pemerintah memberikan santunan kepada petugas KPPS dan Polri yang meninggal saat menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.
Bambang juga meminta pemerintah daerah membantu memberikan pengobatan gratis kepada para petugas KPPS, Polri dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas pemilu.
Menurut dia, saat ini puluhan petugas KPPS terpaksa dirawat akibat sakit saat menjalankan tugas.
"Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan. Sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya," ujarnya.
Hal itu menurut Bambang termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil pemilu.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan para petugas KPU di lapangan dari mulai tingkat KPPS, maupun anggota Polri dan TNI adalah para penjaga tegaknya tiang demokrasi karena di luar dugaan, tugas mereka ternyata tidak semudah yang dikira.
"Sistem pemilihan yang rumit, akses medan lokasi yang tak mudah, maupun kelelahan fisik maupun tekanan psikis yang dialami tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya menyita waktu, bahkan nyawapun menjadi taruhannya," katanya.
Dia menilai penyelenggaraan pemilu 2019 memberikan banyak catatan penting untuk dijadikan pelajaran agar pemilu selanjutnya bisa berjalan lebih baik.
Bambang mencontohkan mulai masa kampanye yang terlalu lama, sistem pemilihan yang rumit, serta tidak adanya asuransi yang melindungi petugas di lapangan.
"Berbagai catatan penting tersebut akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja DPR RI dengan KPU, TNI, Polri, maupun pihak pemerintah lainnya," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ke depannya berjalan lebih baik lagi sehingga perbaikan sistem mutlak harus dilakukan.
Dia mengatakan pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir terutama menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan.
"Saya sampaikan rasa belasungkawa sedalam-dalamnya kepada para korban serta keluarga yang ditinggalkan. Pengorbanan mereka dalam menegakkan demokrasi di Indonesia tidak akan sia-sia," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin.
Dia meminta pemerintah memberikan santunan kepada petugas KPPS dan Polri yang meninggal saat menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu.
Bambang juga meminta pemerintah daerah membantu memberikan pengobatan gratis kepada para petugas KPPS, Polri dan TNI yang sakit saat menjalankan tugas pemilu.
Menurut dia, saat ini puluhan petugas KPPS terpaksa dirawat akibat sakit saat menjalankan tugas.
"Bahkan sejak awal sudah seharusnya nyawa dan kesehatan mereka diasuransikan. Sehingga kehadiran negara untuk memperhatikan para petugas KPU dan Polri yang gugur di medan juang pemilu dirasakan oleh mereka dan keluarganya," ujarnya.
Hal itu menurut Bambang termasuk menjamin kesehatan serta keselamatan para petugas KPPS, Polri dan TNI yang masih bertugas mengawal rekapitulasi hasil pemilu.
Politisi Partai Golkar itu menegaskan para petugas KPU di lapangan dari mulai tingkat KPPS, maupun anggota Polri dan TNI adalah para penjaga tegaknya tiang demokrasi karena di luar dugaan, tugas mereka ternyata tidak semudah yang dikira.
"Sistem pemilihan yang rumit, akses medan lokasi yang tak mudah, maupun kelelahan fisik maupun tekanan psikis yang dialami tidak bisa dihindarkan. Tidak hanya menyita waktu, bahkan nyawapun menjadi taruhannya," katanya.
Dia menilai penyelenggaraan pemilu 2019 memberikan banyak catatan penting untuk dijadikan pelajaran agar pemilu selanjutnya bisa berjalan lebih baik.
Bambang mencontohkan mulai masa kampanye yang terlalu lama, sistem pemilihan yang rumit, serta tidak adanya asuransi yang melindungi petugas di lapangan.
"Berbagai catatan penting tersebut akan menjadi bahan masukan dalam rapat kerja DPR RI dengan KPU, TNI, Polri, maupun pihak pemerintah lainnya," ujarnya.
Menurut dia, masyarakat menginginkan agar penyelenggaraan pemilu ke depannya berjalan lebih baik lagi sehingga perbaikan sistem mutlak harus dilakukan.
Dia mengatakan pembenahan akan dilakukan mulai dari hulu hingga hilir terutama menyangkut keselamatan dan perlindungan petugas di lapangan.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
