Emil sebut partisipasi pemilih tidak terganggu oleh banjir

Gerakan Satu Bangsa: TNI-Polri tindak perongrong eksistensi negara
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (kanan) didampingi Bupati Bandung, Dadang Naser. (Bagus Ahmad Rizaldi)

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan kondisi tempat pemungutan suara (TPS) yang terendam banjir di Kabupaten Bandung tidak mengurangi tingkat partisipasi masyarakat untuk mengikuti pencoblosan.

Menurut pria yang akrab disapa Emil tersebut, masyarakat masih tetap antusias untuk turut memberikan hak suara walaupun terendam banjir. Saat ini lebih dari 200 TPS di Kabupaten Bandung telah direlokasi ke tempat lain karena kondisi yang tidak memungkinkan lantaran banjir belum surut.

"Di TPS 136 partisipasi sudah di atas 70 persen. Warga datang kesini ada yang lewat darat, ada yang menggunakan jemputan khusus daerah, jemputan dengan perahu mesin," kata Emil saat meninjau TPS 136, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Rabu.

Sebelumnya ia juga telah mengunjungi sejumlah TPS di berbagai daerah di wilayah Bandung Raya. Ia berharap target partisipasi pemilu 77 persen di Jawa Barat bisa terpenuhi.

"Target dari KPU di Jabar tingkat partisipasinya 77 persen," katanya.

Ia menganggap partisipasi masyarakat pada angka 70 persen pun sudah baik. Menurutnya partisipasi di Amerika lebih rendah dari Indonesia.

"Saya kira 70 persen bagus, Bahkan di amerika sendiri 30 persen itu dianggap hebat," kata dia.

Sementara itu ia mengimbau kepada warga Jawa Barat untuk tetap tenang dalam mengekspresikan kemenangan calon pilihannya nanti. Dia menyarankan warga untuk memantau dari rumah saja.

"Jangan mengekspresikan kemenangan kelompoknya atau golongannya dengan berkerumun (menyebabkan) keramaian. Cukup nikmati dan pantau dari rumah," kata Emil.

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Perayaan demokrasi tanpa sejarah kelam Sebelumnya

Perayaan demokrasi tanpa sejarah kelam

Bupati Magetan imbau warga tolak gerakan "people power" Selanjutnya

Bupati Magetan imbau warga tolak gerakan "people power"