counter

KPU minta polisi tangkap pembuat hoaks hasil pemilu luar negeri

KPU RI tetapkan hasil Pemilu 2019 setelah putusan MK
Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta Pusat, Rabu (9/4/2019) (Dewa Wiguna)
Saya imbau itu bisa ditangkap langsung karena itu jelas tidak benar beritanya
Jakarta (ANTARA) - Ketua KPU Arief Budiman meminta kepolisian segera menangani hoaks hasil pemilu di luar negeri seperti yang beredar luas di media sosial.

"Saya imbau itu bisa ditangkap langsung karena itu jelas tidak benar beritanya," kata Arief Budiman di Kantor KPU RI di Jakarta Pusat, Rabu.

Arief mengaku apabila menggunakan laporan kepolisian, maka hal tersebut memakan waktu dan proses yang panjang.

Sedangkan, lanjut dia, saat ini KPU sedang fokus dalam persiapan pemilu 2019.

"Kami sebetulnya energinya itu tidak banyak karena sudah tercurahkan untuk persiapan dan pelaksanaan pemilu ini," imbuh Arief.

Arief juga membantah informasi hasil pemilu di luar negeri yang beredar di media sosial karena penghitungannya baru akan dimulai 17 April 2019 sesuai waktu setempat.

Pemilu di luar negeri dilaksanakan mendahului di Indonesia yakni 8-14 April 2019.

Sebelumnya, beredar informasi hasil pemungutan suara WNI di luar negeri salah satunya melalui pesan aplikasi WhatsApp.

Saat ini, proses pemungutan suara di luar negeri baru dilakukan di Sana'a Yaman pada Senin (8/4), menyusul Panama dan di Quito, Ekuador pada Selasa (9/4).

Sedangkan pada Rabu ini, pemungutan suara dilaksanakan di Thailand yakni di Bangkok dan Songkhla.

KPU menyebutkan selain jadwal tersebut, kegiatan pemungutan suara di luar negeri belum dilaksanakan.

Baca juga: Hoaks, hasil pemungutan suara di luar negeri
Baca juga: KPU kabupaten/kota diminta sediakan genset antisipasi mati listrik
Baca juga: KPU: Debat kelima jadi klimaks pemaparan program capres-cawapres

KPU ingin pilkada bersih dari koruptor

Pewarta:
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2019
TKN sebut BPN hanya mainkan gimik politik Sebelumnya

TKN sebut BPN hanya mainkan gimik politik

KPU Maluku tak pernah usulkan penundaan calon anggota DPRD terpilih Selanjutnya

KPU Maluku tak pernah usulkan penundaan calon anggota DPRD terpilih