Sumenep (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, Abd Warits menyatakan, petugas hendaknya segera menangkap apabila ditemukan ada penyelenggara pemilu melakukan tindak pidana pemilu pada pelaksanaan pemilu 2019 ini.
"Kami ingin pelaksanaan pemilu di Sumenep ini benar-benar kondusif, netral dan tidak berpihak, dan itu akan terwujud, salah satunya dengan penyelenggara pemilu yang netral pula," kata Warits di Sumenep, Jumat.
Warits mengemukakan hal ini, menanggapi rumor yang beredar di kalangan masyarakat Sumenep yang menyebutkan ada oknum penyelenggara pemilu yang berupaya mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.
"Jadi, apabila ada oknum penyelenggara kami bertindak kriminal, atau melakukan pidana pemilu, silahkan ditangkap," kata Warits.
Hal senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafi’i.
Ia menyatakan, netralitas penyelenggara merupakan keniscayaan yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara maupun pengawas pemilu.
"Setiap penyelenggara pasti sudah tahu terkait peraturan itu, lebih-lebih undang-undang yang melekat di DKPP. Kalau sudah terbukti melanggar, maka bisa masuk ke ranah hukum," katanya.
Sementara itu, guna mewujudkan tata laksana pemilu yang jujur, transparan, dan berkeadilan, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayah itu untuk aktif melakukan pengawasan.
"Peran aktif semua elemen masyarakat sangat kami harapkan di pemilu 2019 ini," kata Imam.
Pemilu serentak di kabupaten paling timur Pulau Madura ini diikuti 872.764 pemilih, sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Pelaksanaan pemungutan suara akan digelar di 4.315 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah itu, sembilan diantaranya berada di kepulauan.
"Kami ingin pelaksanaan pemilu di Sumenep ini benar-benar kondusif, netral dan tidak berpihak, dan itu akan terwujud, salah satunya dengan penyelenggara pemilu yang netral pula," kata Warits di Sumenep, Jumat.
Warits mengemukakan hal ini, menanggapi rumor yang beredar di kalangan masyarakat Sumenep yang menyebutkan ada oknum penyelenggara pemilu yang berupaya mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu.
"Jadi, apabila ada oknum penyelenggara kami bertindak kriminal, atau melakukan pidana pemilu, silahkan ditangkap," kata Warits.
Hal senada juga disampaikan Komisioner Bawaslu Sumenep Imam Syafi’i.
Ia menyatakan, netralitas penyelenggara merupakan keniscayaan yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara maupun pengawas pemilu.
"Setiap penyelenggara pasti sudah tahu terkait peraturan itu, lebih-lebih undang-undang yang melekat di DKPP. Kalau sudah terbukti melanggar, maka bisa masuk ke ranah hukum," katanya.
Sementara itu, guna mewujudkan tata laksana pemilu yang jujur, transparan, dan berkeadilan, pihaknya juga mengajak seluruh elemen masyarakat di wilayah itu untuk aktif melakukan pengawasan.
"Peran aktif semua elemen masyarakat sangat kami harapkan di pemilu 2019 ini," kata Imam.
Pemilu serentak di kabupaten paling timur Pulau Madura ini diikuti 872.764 pemilih, sesuai dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT).
Pelaksanaan pemungutan suara akan digelar di 4.315 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di 27 kecamatan di wilayah itu, sembilan diantaranya berada di kepulauan.
Pewarta: Abd Aziz
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
