counter

Bus Repnas kunjungi Lombok sosialisasikan Jokowi-Ma'ruf Amin

DKPP rehabilitasi ketua KPU - Bawaslu terkait Bupati Mandailing Natal
Tim bus Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) untuk calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Maruf Amin mengunjungi kawasan pembangunan Pelabuhan Gili Mas Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. (ist)
Lombok Barat, NTB (ANTARA) - Tim bus Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) untuk calon presiden dan wakil presiden Jokowi-Maruf Amin mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Wakil Ketua Umum Repnas, Iwan Kamadi di Lombok Barat, Minggu, mengatakan kehadiran Bus Repnas di Lombok untuk menyosialisasikan dan menyebarkan berbagai program dan capaian pembangunan yang sudah ditorehkan di periode pertama kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla.

Terutama menyampaikan berbagai program pembangunan dan keberpihakan, serta perhatian dari Presiden Jokowi terhadap percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di NTB.

"Pak Jokowi sangat besar perhatian dan kepedulian bagi pembangunan di NTB," ujarnya.

Menurutnya, perhatian terhadap NTB sudah dibuktikan Presiden Jokowi, dengan berbagai program pembangunan insfrastruktur dan pariwisata, dan lainnya sudah dilakukan pemerintah pusat di NTB.

Misalnya, pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang menelan investasi triliunan rupiah dan digiatkan pengerjaan pembangunan diperiode Jokowi-JK. Selanjutnya, pembangunan Pelabuhan Gili Mas di Kecamatan Lembar oleh Pelindo III dan berbagai program pembangunan lainnya.

"NTB ini menjadi provinsi yang ke-17 disambangi bus jelajah nusantara tersebut, dan puluhan kabupaten kota sudah dikunjungi tim bus Repnas Jelajah Nusantara," ucapnya.

Bus Repnas sudah berada di Pulau Lombok sejak tanggal 27 Maret 2019. Bersama pengurus Repnas NTB, tim bus Jelajah Nusantara terus bergerak di NTB.

Termasuk, berkesempatan mengunjungi berbagai proyek vital dicanangkan pemerintah pusat di NTB. Kehadiran bus Repnas di NTB khusus di Pulau Lombok pun mendapatkan sambutan hangat dan luar biasa. Hal ini terlihat lokasi-lokasi disambangi tim bus dan bersama pengurus Repnas NTB disambut masyarakat setempat. Berbagai pernak-pernik bahan kampanye Jokowi-Amin pun banyak dibagikan kepada masyarakat setempat.

Iwan, menilai antusiasnya masyarakat menyambut tidak terlepas dari komitmen, kesungguhan dan dukungan diberikan pemerintah pusat bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB. Sehingga masyarakat di NTB pun, lanjut Iwan, sudah bisa menilai siapa yang layak dan pantas dipilih sebagai calon pemimpin nasional di Pilpres tanggal 17 April nanti. Dirinya pun merasakan kian besar dan luas dukungan masyarakat di NTB bagi paslon 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kita sudah rasakan ada aura kemenangan bagi Jokowi-Amin di NTB," tegasnya.

Sementara itu, Ketua Repnas NTB, Lalu Martoyo mengatakan sebagai salah satu relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, Repnas NTB dengan perangkat dan daya dukung dimilikinya, terus bergerak menyasar berbagai elemen masyarakat ada di NTB. Salah satunya pelaku UMKM, Kelompok muda milenial, kalangan mahasiswa dan kelompok elemen masyarakat lainnya, untuk mengajak dan menyakinkan mereka agar memilih dan menjatuhkan pilihan bagi paslon 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Bagi Repnas NTB dengan keberpihakan dan dukungan pembangunan sudah diberikan pemerintah pusat kepada NTB, tidak alasan bagi masyarakat pemilih di NTB untuk tidak memberikan dukungan dan pilihan kepada Jokowi-Ma'ruf Amin.

Pihaknya berkeyakinan di Pilpres 2019, Paslon 01Jokowi-Maruf Amin akan mampu menang di NTB. Ditandai dukungan masyarakat NTB kian besar dan meningkat bagi Jokowi-Amin.

"Repnas NTB mengajak kita masyarakat NTB berterima kasih kepada pak Jokowi," katanya.

Pilpres 2019 diikuti dua capres, yaitu no urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin dan no urut 02 Prabowo-Sandiaga.

Moeldoko: pemilu usai, tinggalkan buzzer politik

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2019
Ribuan WNI di Taiwan dukung Jokowi-Ma'ruf Sebelumnya

Ribuan WNI di Taiwan dukung Jokowi-Ma'ruf

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta Selanjutnya

Bawaslu: dua orang dipenjara akibat politik uang di Jakarta