pemilu.antaranews.com
HITUNG CEPAT
PEMILU PRESIDEN 2024
25.55%
57.81%
16.62%
25.34%
58.08%
16.58%
25.06%
59.08%
15.86%
24.77%
59.19%
16.04%

Golkar Targetkan 110 Kursi DPR pada Pemilu 2019

Rutan Salemba sudah terima logistik Pemilu 2024
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto menerima cenderamata dari Ketua DPD Golkar Kota Pekalongan Bilqis Diab pada peresmian Gedung Golkar Kota Pekalongan, Sabtu (30/3). (FOTO: ANTARA/Kutnadi)
Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto menargetkan mampu memperoleh sebanyak 110 kursi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau naik 18 persen pada Pemilihan Umum 2019.

"Ada pun untuk target perolehan kursi DPRD Jateng mampu naik menjadi 15 kursi dari 11 kursi yang ada sekarang ini, karena pada Pemilihan Umum 2019 ada tambahan empat daerah pemilihan," kata Airlangga, usai meresmikan Kantor DPD Partai Golkar Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu.

Airlangga yang didampingi Ketua DPD Golkar Jateng Wisnu Suhardono mengatakan berdasarkan hasil survei, perolehan kursi DPRD Jateng berpotensi menambah empat kursi, sedangkan untuk DPR RI di Dapil X (Kota/Kabupaten Pekalongan, Batang, dan Pemalang) akan memperoleh tiga kursi.

"Salah satu daerah pemilihan yang berpotensi meraih tiga kursi DPR RI adalah Dapil X. Oleh karena itu, saya minta para calon anggota legislatif harus selalu bergerak dan wajib dicapai," katanya pula.

Demikian pula, katanya, perolehan suara di Jawa Tengah, untuk Calon Presiden Jokowi ditargetkan mampu meraih di atas 65 persen.

"Maka, wajib hukumnya di Kota Pekalongan yang juga basis kemenangan Golkar bisa memenangkan Calon Presiden Jokowi pada Pemilu 2019. Demikian pula, apabila Kota Pekalongan mampu meraih 30 persen, maka silakan kader terbaik Golkar maju pada pemilihan wali kota," katanya lagi.

Terkait dengan kasus operasi tangkap tangan (OTT) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota DPR RI Bowo Sidik Pangerso, Airlangga mengatakan Golkar menyerahkan kasus tersebut pada KPK.

"Partai telah mengambil keputusan untuk menonaktifkan Pak Bowo supaya bisa konsentrasi pada urusan pribadinya," katanya lagi.



 
Pewarta:
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
KPU: Sesi debat antar-capres diatur waktunya Sebelumnya

KPU: Sesi debat antar-capres diatur waktunya

Prabowo dan Paloh sepakat kerja sama untuk kepentingan rakyat Selanjutnya

Prabowo dan Paloh sepakat kerja sama untuk kepentingan rakyat