Timika (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mimika telah mencairkan dana hibah guna mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 dengan total mencapai Rp35 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mimika Marthen Malissa di Timika, Kamis, mengatakan pencairan dana hibah Pemilu tersebut menindaklanjuti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani pada 23 Februari lalu.
Mengacu pada NPHD tersebut, Pemkab Mimika menyalurkan dana hibah kepada KPU Mimika sebesar Rp22,5 miliar, Bawaslu Mimika Rp3,3 miliar dan untuk kegiatan pengamanan Pemilu oleh personel Polri dan TNI di wilayah Mimika Rp9,2 miliar.
"Kalau dari sisi anggaran sudah tidak ada kendala. Kami sudah cairkan sebab hal itu sudah tertuang dalam NPHD. Kewajiban bagi lembaga dan instansi yang menerima hibah daerah untuk segera mencairkannya guna mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 agar bisa berlangsung lancar dan sukses," jelas Marthen.
Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Mimika Marwiyah mengakui dana hibah dari Pemkab Mimika telah masuk rekening KPU Mimika senilai Rp22,5 miliar dari yang diusulkan Rp25,3 miliar.
"Dana hibah itu sudah masuk rekening KPU Mimika beberapa hari setelah penandatanganan NPHD. Sesuai petunjuk dari Sekretariat Jenderal KPU Pusat di Jakarta, dana hibah itu bisa langsung dicairkan sambil menunggu proses registrasi untuk masuk APBN mengingat ada banyak tahapan Pemilu yang harus dilaksanakan," jelas Marwiyah.
Ia menambahkan, dukungan Pemkab Mimika melalui penyaluran dana hibah tersebut sangat membantu KPU Mimika mengingat alokasi anggaran yang dikucurkan dari pusat melalui APBN sangat terbatas.
Di sisi lain, proses distribusi logistik Pemilu di Mimika terutama ke wilayah pedalaman (pesisir pantai dan pegunungan) harus menggunakan pesawat carteran atau perahu motor.
"Tanpa bantuan dari Pemda Mimika, kami tidak bisa maksimal sebab biaya yang dibutuhkan sangat besar, terutama menyangkut distribusi logistik Pemilu ke pedalaman. Apalagi yang dibiayai dari APBN hanya 910 TPS, sementara dalam pelaksanaan justru ada penambahan TPS menjadi 911," jelas Marwiyah.
Guna mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Mimika, sebanyak 846 anggota Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan 911 TPS yang tersebar pada 18 distrik (kecamatan) di Mimika.
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan jajaran yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Serentak 2019 yaitu Polres dan Polsek se Mimika dengan jumlah personel sebanyak 446 personel, Batalyon B Brimob Polda Papua 100 personel, Brimob Polda Maluku Utara (BKO) 100 personel dan unsur TNI sebanyak 100 personel.
"Pelibatan seluruh personel sangat bergantung dari eskalasi di lapangan. Ketika ekskalasinya meningkat maka kami akan tambah lagi pasukan. Kami masih memiliki pasukan cadangan sebanyak 2.400 personel. Kami juga sudah mengajukan penambahan kekuatan ke Polda Papua. 'H-10' pemungutan suara diharapkan personel tambahan dari Polda Papua sudah tiba di Timika," jelas AKBP Agung.
Pihak Polres dan Kodim 1710 Mimika telah melakukan pemetaan daerah aman, daerah rawan dan daerah sangat rawan pada Pemilu Serentak 17 April 2019.
Pengamanan di daerah yang dianggap rawan akan dilakukan oleh satu personel polisi ditambah anggota Linmas untuk dua TPS. Sementara di daerah rawan, pengamanan dilakukan oleh satu personel polisi ditambah Linmas untuk satu TPS. Sedangkan pengamanan di daerah sangat rawan akan dilakukan oleh dua hingga tiga orang ditambah Linmas untuk satu TPS.
Baca juga: Hindari rawan sosial, Pemkab Mimika larang miras selama pemilu
Baca juga: Warga Mimika gelar doa damai jelang pemilu
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Mimika Marthen Malissa di Timika, Kamis, mengatakan pencairan dana hibah Pemilu tersebut menindaklanjuti Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani pada 23 Februari lalu.
Mengacu pada NPHD tersebut, Pemkab Mimika menyalurkan dana hibah kepada KPU Mimika sebesar Rp22,5 miliar, Bawaslu Mimika Rp3,3 miliar dan untuk kegiatan pengamanan Pemilu oleh personel Polri dan TNI di wilayah Mimika Rp9,2 miliar.
"Kalau dari sisi anggaran sudah tidak ada kendala. Kami sudah cairkan sebab hal itu sudah tertuang dalam NPHD. Kewajiban bagi lembaga dan instansi yang menerima hibah daerah untuk segera mencairkannya guna mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 agar bisa berlangsung lancar dan sukses," jelas Marthen.
Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Mimika Marwiyah mengakui dana hibah dari Pemkab Mimika telah masuk rekening KPU Mimika senilai Rp22,5 miliar dari yang diusulkan Rp25,3 miliar.
"Dana hibah itu sudah masuk rekening KPU Mimika beberapa hari setelah penandatanganan NPHD. Sesuai petunjuk dari Sekretariat Jenderal KPU Pusat di Jakarta, dana hibah itu bisa langsung dicairkan sambil menunggu proses registrasi untuk masuk APBN mengingat ada banyak tahapan Pemilu yang harus dilaksanakan," jelas Marwiyah.
Ia menambahkan, dukungan Pemkab Mimika melalui penyaluran dana hibah tersebut sangat membantu KPU Mimika mengingat alokasi anggaran yang dikucurkan dari pusat melalui APBN sangat terbatas.
Di sisi lain, proses distribusi logistik Pemilu di Mimika terutama ke wilayah pedalaman (pesisir pantai dan pegunungan) harus menggunakan pesawat carteran atau perahu motor.
"Tanpa bantuan dari Pemda Mimika, kami tidak bisa maksimal sebab biaya yang dibutuhkan sangat besar, terutama menyangkut distribusi logistik Pemilu ke pedalaman. Apalagi yang dibiayai dari APBN hanya 910 TPS, sementara dalam pelaksanaan justru ada penambahan TPS menjadi 911," jelas Marwiyah.
Guna mendukung penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 di Mimika, sebanyak 846 anggota Polri dan TNI dikerahkan untuk mengamankan 911 TPS yang tersebar pada 18 distrik (kecamatan) di Mimika.
Kapolres Mimika AKBP Agung Marlianto mengatakan jajaran yang dilibatkan dalam pengamanan Pemilu Serentak 2019 yaitu Polres dan Polsek se Mimika dengan jumlah personel sebanyak 446 personel, Batalyon B Brimob Polda Papua 100 personel, Brimob Polda Maluku Utara (BKO) 100 personel dan unsur TNI sebanyak 100 personel.
"Pelibatan seluruh personel sangat bergantung dari eskalasi di lapangan. Ketika ekskalasinya meningkat maka kami akan tambah lagi pasukan. Kami masih memiliki pasukan cadangan sebanyak 2.400 personel. Kami juga sudah mengajukan penambahan kekuatan ke Polda Papua. 'H-10' pemungutan suara diharapkan personel tambahan dari Polda Papua sudah tiba di Timika," jelas AKBP Agung.
Pihak Polres dan Kodim 1710 Mimika telah melakukan pemetaan daerah aman, daerah rawan dan daerah sangat rawan pada Pemilu Serentak 17 April 2019.
Pengamanan di daerah yang dianggap rawan akan dilakukan oleh satu personel polisi ditambah anggota Linmas untuk dua TPS. Sementara di daerah rawan, pengamanan dilakukan oleh satu personel polisi ditambah Linmas untuk satu TPS. Sedangkan pengamanan di daerah sangat rawan akan dilakukan oleh dua hingga tiga orang ditambah Linmas untuk satu TPS.
Baca juga: Hindari rawan sosial, Pemkab Mimika larang miras selama pemilu
Baca juga: Warga Mimika gelar doa damai jelang pemilu
Pewarta: Evarianus Supar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
