Garut (ANTARA) - Koordinator pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) membantah telah mengampanyekan Calon Presiden RI Joko Widodo melalui sebaran kalender bergambarkan presiden ke-7 RI di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
"Kalender itu ada komponen kesehatannya, kewajiban KPM (keluarga penerima manfaat) apa saja, dan komponen kesejahteraan sosial, itu yang kami sampaikan, tidak lebih," kata Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Ari Awaludin kepada wartawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan bahwa petugas PKH di lapangan hanya membagikan kalender kepada masyarakat penerima PKH sebagai media sosialisasi berdasarkan surat perintah dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
Jika tidak ada surat perintah itu, kata dia, tentunya pendamping PKH tidak akan berani membagikan kalender tersebut kepada masyarakat.
"Karena ini sudah instruksi," katanya.
Ia mengungkapkan bahwa pendamping PKH di lapangan hanya membagikan saja, tidak ada praktik kampanye terselubung atau mengajak, mendukung dan memilih salah satu pasangan calon presiden.
"Apalagi, sampai ada ajakan memilih salah satu calon, itu tidak ada," katanya.
Ia menegaskan bahwa kalender bergambar Presiden Joko Widodo itu murni sebagai alat sosialisasi PKH sekaligus jadwal pencairan dana PKH kepada masyarakat penerima program.
Informasi dalam kalender itu, kata dia, akan memudahkan masyarakat penerima program agar mengetahui jadwal pencairan karena selama ini banyak yang menanyakan waktu pencairan uang.
Namun, pembagian kalender itu menjadi ramai di berbagai media sosial, dan menjadi pembahasan banyak warga di Garut.
"Untuk itu, saya akan mengklarifikasi agar tak ada kabar simpang siur," katanya.***2***
"Kalender itu ada komponen kesehatannya, kewajiban KPM (keluarga penerima manfaat) apa saja, dan komponen kesejahteraan sosial, itu yang kami sampaikan, tidak lebih," kata Koordinator Pendamping PKH Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Ari Awaludin kepada wartawan di Garut, Senin.
Ia menuturkan bahwa petugas PKH di lapangan hanya membagikan kalender kepada masyarakat penerima PKH sebagai media sosialisasi berdasarkan surat perintah dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga.
Jika tidak ada surat perintah itu, kata dia, tentunya pendamping PKH tidak akan berani membagikan kalender tersebut kepada masyarakat.
"Karena ini sudah instruksi," katanya.
Ia mengungkapkan bahwa pendamping PKH di lapangan hanya membagikan saja, tidak ada praktik kampanye terselubung atau mengajak, mendukung dan memilih salah satu pasangan calon presiden.
"Apalagi, sampai ada ajakan memilih salah satu calon, itu tidak ada," katanya.
Ia menegaskan bahwa kalender bergambar Presiden Joko Widodo itu murni sebagai alat sosialisasi PKH sekaligus jadwal pencairan dana PKH kepada masyarakat penerima program.
Informasi dalam kalender itu, kata dia, akan memudahkan masyarakat penerima program agar mengetahui jadwal pencairan karena selama ini banyak yang menanyakan waktu pencairan uang.
Namun, pembagian kalender itu menjadi ramai di berbagai media sosial, dan menjadi pembahasan banyak warga di Garut.
"Untuk itu, saya akan mengklarifikasi agar tak ada kabar simpang siur," katanya.***2***
Pewarta: Feri Purnama
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2019
