Jakarta (ANTARA) - Calon Hakim Konstitusi Aswanto menegaskan bahwa dirinya dan Wahiddudin Adams berkomitmen bersikap profesional dalam menangani sengketa Pemilu 2019, setelah keduanya disetujui DPR sebagai hakim konstitusi.
"Insya Allah kami memiliki komitmen akan menangani sengketa Pemilu 2019 baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara profesional," kata Aswanto usai menghadiri Rapat Paripurna DPR dengan agenda persetujuan calon hakim konstitusi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan MK sejak awal sudah mengundang KPK untuk terlibat mendampingi terutama dalam kaitannya dengan penanganan sengketa Pilkada, Pileg, dan Pilpres.
Menurut dia, Hakim MK sudah memiliki komitmen untuk bersikap profesional sehingga tidak terjadi apa-apa.
"Dan tentu kami berharap, berdoa dan bantuan teman-teman media agar kami terhindar dari hal-hal yang sifatnya koruptif dan suap. Tentu dari pengawasan dan bantuan teman-teman semua termasuk media agar kami bisa lebih bekerja secara profesional," ujarnya.
Menurut dia, dirinya berkomitmen memperbaiki kekurangan-kekurangan di periode pertama menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Calon hakim konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan dirinya sebagai hakim konstitusi dengan kewenangannya dan juga tugas-tugasnya, akan tetap berjalan dalam koridor aturan yang berlaku.
Terutama menurut dia, tugas penting adalah dalam penanganan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.
"Untuk itu MK telah mempersiapkan baik regulasinya, sarana, prasarana dan juga bimbingan-bimbingan teknis terkait pada pihak yang nanti apabila memang perkaranya atau permohonannya masuk ke MK," ujarnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 pada Selasa (19/3) menyetujui Wahiddudin Adams dan Aswanto sebagai Calon Hakim Konstitusi, setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan Februari lalu dan disetujui Komisi III DPR pekan lalu.
"Apakah laporan Komisi III DPR tentang uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa.
Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan menyetujui dua orang menjadi calon hakim konstitusi.
"Insya Allah kami memiliki komitmen akan menangani sengketa Pemilu 2019 baik Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden secara profesional," kata Aswanto usai menghadiri Rapat Paripurna DPR dengan agenda persetujuan calon hakim konstitusi, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Dia mengatakan MK sejak awal sudah mengundang KPK untuk terlibat mendampingi terutama dalam kaitannya dengan penanganan sengketa Pilkada, Pileg, dan Pilpres.
Menurut dia, Hakim MK sudah memiliki komitmen untuk bersikap profesional sehingga tidak terjadi apa-apa.
"Dan tentu kami berharap, berdoa dan bantuan teman-teman media agar kami terhindar dari hal-hal yang sifatnya koruptif dan suap. Tentu dari pengawasan dan bantuan teman-teman semua termasuk media agar kami bisa lebih bekerja secara profesional," ujarnya.
Menurut dia, dirinya berkomitmen memperbaiki kekurangan-kekurangan di periode pertama menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK).
Calon hakim konstitusi Wahiduddin Adams mengatakan dirinya sebagai hakim konstitusi dengan kewenangannya dan juga tugas-tugasnya, akan tetap berjalan dalam koridor aturan yang berlaku.
Terutama menurut dia, tugas penting adalah dalam penanganan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.
"Untuk itu MK telah mempersiapkan baik regulasinya, sarana, prasarana dan juga bimbingan-bimbingan teknis terkait pada pihak yang nanti apabila memang perkaranya atau permohonannya masuk ke MK," ujarnya.
Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-14 Masa Persidangan IV Tahun 2018-2019 pada Selasa (19/3) menyetujui Wahiddudin Adams dan Aswanto sebagai Calon Hakim Konstitusi, setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan Februari lalu dan disetujui Komisi III DPR pekan lalu.
"Apakah laporan Komisi III DPR tentang uji kepatutan dan kelayakan calon hakim konstitusi tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?" kata Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto dalam Rapat Paripurna DPR, di Jakarta, Selasa.
Setelah itu seluruh anggota DPR yang hadir menyatakan menyetujui dua orang menjadi calon hakim konstitusi.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
