Jakarta (ANTARA) - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membahas persiapan pelaksanaan Pemilu 2019.
"Rapat ini membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menekankan waktu yang tersisa semakin pendek bagi KPU menyelesaikan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal itu menurut dia khususnya setelah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan masih adanya 17,5 juta orang dalam DPT belum terverifikasi.
"Ini penting dengan waktu tersisa dengan instrumen bekerja bisa konfirmasi ulang atas dugaan BPN Prabowo-Sandi tersebut," katanya.
Dia juga menekankan bahwa di Pasal 198 UU Pemilu disebutkan yang bisa memilih dalam Pemilu adalah orang Indonesia.
Karena itu dia menilai rakyat butuh tahu kenapa orang asing bisa masuk DPT.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.
"Rapat ini membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh saat membuka rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.
Anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto menekankan waktu yang tersisa semakin pendek bagi KPU menyelesaikan persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Hal itu menurut dia khususnya setelah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan masih adanya 17,5 juta orang dalam DPT belum terverifikasi.
"Ini penting dengan waktu tersisa dengan instrumen bekerja bisa konfirmasi ulang atas dugaan BPN Prabowo-Sandi tersebut," katanya.
Dia juga menekankan bahwa di Pasal 198 UU Pemilu disebutkan yang bisa memilih dalam Pemilu adalah orang Indonesia.
Karena itu dia menilai rakyat butuh tahu kenapa orang asing bisa masuk DPT.
Hadir dalam rapat tersebut Ketua KPU Arief Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono dan Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
